SMARTPEKANBARU.COM – Efisiensi dan rasionalisasi anggaran yang diinstruksi Presiden Prabowo Subianto ikut berdampak pada bisnus Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE).
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Riau, Nofrizal, menyebut bahwa seruan efisiensi tersebut memberi dampak besar terhadap bisnis perhotelan.
“Hotel-hotel yang biasanya menjadi tempat kegiatan pemerintah kini kehilangan salah satu sumber pendapatan utama. Kami tidak bisa menekan pemerintah karena ini adalah kebijakan. Namun, dampaknya sangat terasa, baik pada okupansi maupun jumlah event yang diselenggarakan,” kata Nofrizal.
Ia juga menyampaikan, kebijakan tambahan dari pemerintah daerah, seperti larangan menggelar acara perpisahan sekolah di hotel, sebagai bagian dari upaya penghematan, juga makin memperburuk situasi karena segmen pasar non-pemerintah pun ikut tergerus.
“Pemerintah pusat menyerukan efisiensi, daerah mengikuti, termasuk melarang kegiatan sekolah di hotel. Sementara PAD dari hotel cukup besar. Pajak hotel itu 10 persen dari pendapatan, belum termasuk restoran yang juga pajaknya 10 persen, kemudahan hiburan, dan lainnya. Untuk hiburan bahkan mencapai 35 hingga 40 persen pajaknya,” jelasnya.
Dengan tiadanya event, menurut Nofrizal, banyak sektor ikut terdampak. Ketika hotel menyelenggarakan acara, efeknya menjalar ke sektor transportasi, jasa boga, katering, UMKM penyedia suvenir, hingga layanan pemesanan makanan online.
“Daya beli masyarakat pun ikut melemah karena perputaran ekonomi menurun. Kami tidak bisa menentang kebijakan ini, tapi kalau dampaknya nanti dirasakan pemerintah, kami tentu akan melaporkan kondisi sebenarnya, mungkin saat itulah nanti pemerintah akan carikan solusinya,” tambahnya.
Ia menyebut bahwa biasanya pada masa-masa ini, Pekanbaru menjadi lokasi favorit kegiatan nasional.
Konferensi, pelatihan kementerian, hingga pertemuan besar sering digelar di kota ini.
Namun hingga pekan pertama Mei 2025, event-event penting belum terlihat sama sekali.
Beberapa hotel bahkan sudah melakukan penyesuaian operasional, seperti pengurangan staf dan efisiensi operasional lainnya, untuk menjaga keberlangsungan usaha. Namun, jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan sektor perhotelan tidak mampu bertahan.
“Kami berharap ada evaluasi dari pemerintah. Jika kebijakan ini tetap dilakukan, mungkin perlu dipikirkan cara lain agar dampaknya tidak terlalu berat bagi pelaku usaha, khususnya di sektor jasa dan perhotelan,” tuturnya.
-Tribunpekanbaru.com
