SMARTPEKANBARU.COM – Ancaman terhadap peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan ekonomi global menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Menindaklanjuti permasalahan tersebut, DPR RI berkomitmen untuk aktif mengawasi dan memantau melalui koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan dunia usaha.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa Korkesra akan terus mengawal agar pemerintah hadir secara nyata di tengah persoalan tersebut.
“Kalau pengusaha bilang sudah berat dengan penggajian dan operasional, negara harus hadir, cari solusi. Pemerintah jangan diam, harus bisa mengantisipasi,” ujarnya dilansir dari laman dpr.go.id, Minggu (27/7/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Cucun seusai melakukan Kunjungan Kerja Reses (Kunres) di Lembang, Bandung, Jawa Barat (26/7/2025).
Ia menyampaikan bahwa Kemenaker sebagai kementerian yang berada di bawah lingkup Korkesra, harus bersinergi untuk meminimalkan PHK dan membuka akses baru bagi pekerja terdampak.
“Saya akan terus memantau karena akarnya, Kemenaker, itu di bawah kami di Korkesra. Kami ingin meminimalkan PHK. Ini problematika serius walaupun kami sadar kondisi ekonomi global sedang berat,” ungkap Cucun.
Ia menekankan bahwa negara tidak boleh abai dalam mengantisipasi gelombang PHK yang bisa terjadi kapan saja.
Sebaliknya, Cucun mendorong pembuatan sejumlah program afirmatif agar para pekerja tidak kehilangan arah setelah kehilangan pekerjaan.
“Kami ingin negara benar-benar hadir, melakukan intervensi, agar para pengusaha dan tenaga kerja bisa sama-sama bertahan dan tidak menjadi korban dari situasi ekonomi ini,” ucapnya.
Sumber : Kompas.com
