SMARTPEKANBARU.COM- Gubernur Riau Abdul Wahid tengah mempersiapkan mutasi besar-besaran untuk pejabat eselon II di lingkungan Pemerintan Provinsi Riau. Mutasi ini mencakup posisi strategis, mulai dari kepala dinas, kepala badan, hingga kepala biro. Isu perombakan ini bukan sekadar kabar angin. Terbukti, mulai hari ini, Jumat (11/7/2025), sebanyak 32 pejabat eselon II menjalani evaluasi dan uji kompetensi yang digelar oleh tim panitia seleksi (pansel).
Proses ini akan berlangsung selama empat hari, hingga Selasa (15/7/2025), kecuali Minggu (13/7/2025) yang merupakan hari libur.
Evaluasi tersebut menjadi penentu nasib para pejabat, apakah masih layak dipertahankan, harus digeser ke posisi lain, atau bahkan dinonaktifkan dari jabatan saat ini. Situasi ini membuat suasana di kalangan pejabat Pemprov Riau menjadi tegang. Banyak yang mulai resah dan cemas akan masa depan jabatannya. “Kami tentu berharap hasil evaluasi ini adil dan obyektif,” ujar salah seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya, Jumat (11/7/2025). Jika tak ada aral melintang, hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk mutasi dalam waktu dekat.
Perombakan tersebut diyakini akan berdampak signifikan pada arah kebijakan dan tata kelola pemerintahan di Riau. Ketidakpastian ini mulai berdampak pada suasana kerja di lingkungan Pemprov Riau. Sejumlah pejabat yang masuk daftar evaluasi mengaku tidak lagi bekerja senyaman biasanya. “Saat ini kami bekerja dalam tekanan. Fokus mulai terganggu karena terus memikirkan nasib jabatan. Apakah akan dipertahankan, dipindah, atau justru dinonaktifkan,” ungkap salah seorang pejabat usai mengikuti evaluasi, dengan nada resah. Ia menyebut, suasana di beberapa OPD kini terasa lebih ‘dingin’.
Banyak pejabat memilih berhati-hati dalam bertindak, bahkan sebagian mulai enggan mengambil keputusan penting karena khawatir menjadi sorotan. “Biasanya kami bisa bekerja lebih leluasa. Tapi sekarang, suasananya berbeda. Setiap langkah serasa diawasi. Mungkin ini bagian dari proses, tapi jujur saja, tidak nyaman,” tambahnya. Meski begitu, para pejabat ini tetap berharap proses evaluasi berjalan objektif dan transparan. Mereka ingin keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kinerja dan kompetensi, bukan sekadar like and dislike.
Sumber: Tribunpekanbaru.com
