SMARTPEKANBARU.COM- Mantan Bupati Rokan Hilir (Rohil), Afrizal Sintong, menjalani pemeriksaan oleh jaksa penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau pada Senin (21/7/2025).
Pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dana Participating Interest (PI) 10 persen senilai Rp551,4 miliar dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk tahun anggaran 2023–2024 yang dikelola oleh PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH).
Informasinya, Afrizal Sintong mendatangi Kantor Kejati Riau pada pukul 10.00 WIB. Pantauan di Kantor Kejati Riau, terlihat Afrizal Sintong keluar dari gedung utama sekitar pukul 17.15 WIB. Sintong mengenakan kemeja putih, topi dan kacamata.
Saat diwawancarai wartawan, Sintong awalnya berusaha menghindar, khususnya saat ditanyai soal pemeriksaan yang dijalaninya.
“Pemeriksaan apa nih,” ungkap Sintong sembari terus berjalan.
Namun beberapa pertanyaan, akhirnya dijawab oleh Sintong. Seperti misalnya jumlah pertanyaan yang diajukan penyidik.
“20 pertanyaan,” ungkap Sintong.
Ditanyai tentang apa saja materi pertanyaan, Sintong hanya menjawab sekenanya.
“Ya pertanyaan apa, biasa lah. PI (Partisipating Interest, red),” ujarnya.
Ia menyebut, pemeriksaan yang dijalaninya dimulai sejak siang hari.
Ditanyai tentang dugaan aliran dana korupsi yang disinyalir digunakan untuk dana kampanye dirinya saat bertarung di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Rohil, Sintong membantah.
“Ndak betul itu,” ucapnya.
“Oke ya, udah udah ya,” sebut Sintong sesaat hendak keluar dari pagar belakang Kantor Kejati Riau.
Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) dan Humas Kejati Riau, Zikrullah saat dikonfirmasi, membenarkan perihal adanya pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus dugaan rasuah yang sedang diusut tersebut. Total ada 4 saksi yang dipanggil hari ini, dan Sintong merupakan salah satunya.
“Pada hari ini memang penyidik memanggil 4 saksi, RH selaku Plt Direktur PT SPRH, kemudian T Komisaris PT SPRH, kemudian AS mantan Bupati, kemudian Z, PH dari PT SPRH,” papar Zikrullah.
Dari 4 saksi yang dipanggil, hanya 3 orang yang hadir. 1 orang yakni Zulkifli penasihat hukum PT SPRH, tidak hadir memenuhi panggilan penyidik.
Zikrullah menuturkan, ke depan penyidik akan kembali memanggil sejumlah saksi terkait untuk diperiksa.
“Mudah-mudahan segera bisa dirampungkan proses penyidikan dan menemukan tersangkanya,” tuturnya.
Dugaan korupsi ini mencuat setelah dana PI sebesar Rp551.473.883.895 tersebut diduga tidak dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kasus ini telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor: PRINT-06/L.4/Fd.1/06/2025 tertanggal 11 Juni 2025.
Penyidikan kasus ini tidak main-main. Sejumlah saksi telah diperiksa, termasuk Bendahara PT SPRH, Sundari.
Tak hanya itu, Tim Pidana Khusus Kejati Riau juga telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi strategis di Kota Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, termasuk Kantor PT SPRH serta rumah milik mantan direksi.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen penting yang diduga berkaitan langsung dengan penyimpangan dalam pengelolaan dana PI.
Sumber: Tribunpekanbaru.com
