SMARTPEKANBARU.COM- Pada 2025, nilai kekayaan negara mengalami lonjakan signifikan dan kini tercatat mencapai Rp13.692,36 triliun. Meski demikian, peningkatan aset tersebut belum sepenuhnya berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, aset negara tahun ini tumbuh sebesar 7,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan peningkatan target pendapatan dan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ini menggambarkan betapa size dari APBN kita dari penerimaan, belanja, transfer, dan kekayaan negara itu melonjak cukup tinggi. Sementara Kementerian Keuangan relatif sizenya tidak banyak berubah,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Dalam APBN 2025, target penerimaan negara naik 2,03 persen menjadi Rp 3.004,5 triliun. Sementara belanja pemerintah pusat meningkat 2,34 persen menjadi Rp 2.701,44 triliun. Adapun transfer ke daerah naik 0,62 persen menjadi Rp 919,87 triliun, dan pembiayaan utang bertambah 1,28 persen menjadi Rp 775,9 triliun.
Aset Negara Tak Serta Merta Jadi APBN
Meski angka kekayaan negara naik signifikan, belum tentu hal ini langsung berdampak terhadap peningkatan anggaran belanja atau kesejahteraan masyarakat.
Menurut ekonom dan Direktur Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah Redjalam, aset negara memang merupakan modal penting. Namun aset tidak otomatis masuk ke dalam skema APBN.
“Kekayaan itu adalah modal, tetapi yang kemudian dikucurkan setiap tahun itu lebih berbeda lagi. Itu yang kemudian tertuang di dalam APBN. Jadi kekayaan itu tidak otomatis terwujudkan di dalam APBN, karena kekayaan itu hanya merupakan kepemilikan atas aset,” ujar Piter kepada Kompas.com, Selasa (15/7/2025).
Aset negara bisa berupa properti, infrastruktur, atau kekayaan tidak berwujud lainnya. Namun, tidak banyak dari aset ini yang menghasilkan arus kas langsung. Sebagian besar hanya memberikan royalti, bukan pemasukan utama seperti pajak.
“Dari aset-aset itu tadi nggak banyak yang mengalir dalam bentuk cashflow. Komponen utama penerimaan kita adalah dari pajak, bukan dari menjual aset,” tambahnya.
Keterbatasan APBN Jadi Tantangan Bagi Pemerintah
Piter menilai bahwa meski aset besar, kapasitas APBN tetap terbatas. Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam membiayai program-program publik.
“Nah di sinilah letak masalahnya. APBN kita masih memiliki kapasitas yang terbatas. Dan inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah, bagaimana meningkatkannya,” ucapnya.
Peningkatan rasio pajak (tax ratio), efisiensi belanja, dan penguatan fiskal menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh setiap pemerintahan, dari satu periode ke periode berikutnya.
Kesejahteraan dan Kemiskinan
Peningkatan kekayaan negara juga perlu dibarengi dengan pemerataan manfaat bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.
Bank Dunia baru-baru ini merevisi ambang batas garis kemiskinan global. Akibatnya, persentase penduduk miskin Indonesia naik dari 15,6 persen menjadi 19,9 persen secara metodologi internasional. Sementara Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan nasional berada di level 8,57 persen per September 2024, atau sekitar 24,06 juta jiwa.
Meski demikian, Piter menegaskan bahwa secara umum, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia mengalami perbaikan.
“Jumlah penduduk kita yang masuk kelompok menengah itu jauh lebih baik dibandingkan dulu. Memang dalam periode terakhir ini mengalami penurunan, tapi kalau dibandingkan masa lalu, banyak yang sudah merasakan manfaatnya,” katanya.
Lapangan Kerja Jadi PR Besar
Pemerintah juga menghadapi tantangan besar dalam menciptakan lapangan kerja. Setiap tahun, terdapat tambahan angkatan kerja sebesar 3,7 juta hingga 4 juta jiwa. Belum lagi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai sektor.
“Peningkatan angkatan kerja setiap tahun sangat besar. Ini yang belum sepenuhnya berhasil ditangani,” kata Piter.
Meski negara kian kaya secara aset, upaya untuk mengubah kekayaan itu menjadi kesejahteraan yang bisa dirasakan secara langsung oleh rakyat masih jadi tantangan panjang.
Sumber : Kompas.com
