SMARTPEKANBARU.COM – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam proses sertifikasi produk guna mendukung peningkatan daya saing mereka.
Hal itu disampaikan Hendry saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan BSN dan sejumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang digelar Kamis (17/7/2025).
Menurutnya, sertifikasi seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), izin edar BPOM, PIRT, hingga sertifikasi halal masih menjadi tantangan besar bagi pelaku UMKM. Padahal, kemudahan memperoleh sertifikasi tersebut menjadi syarat utama agar produk UMKM dapat bersaing dan menembus pasar modern.
“Bagaimana mungkin UMKM bisa tumbuh dan berkembang jika proses sertifikasinya saja masih rumit? Banyak yang terhambat hanya karena belum memiliki BPOM, sertifikasi halal, atau SNI,” tegas Hendry.
Ia juga menyoroti minimnya perhatian LPK terhadap pelaku UMKM. Menurutnya, selama ini lembaga-lembaga tersebut justru lebih fokus melayani perusahaan-perusahaan besar, sementara UMKM yang jumlahnya mencapai 65 juta pelaku usaha belum mendapatkan perhatian yang proporsional.
“Target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen di masa pemerintahan Presiden Prabowo tidak akan tercapai tanpa penguatan sektor UMKM. Perlu kolaborasi konkret untuk memastikan mereka bisa naik kelas,” ujarnya.
Hendry juga mengungkapkan adanya laporan dari pelaku UMKM yang belum menerima sertifikasi, meskipun telah mengajukan permohonan sejak tahun 2022.
Ia menilai hal tersebut mencerminkan buruknya mekanisme dan waktu layanan sertifikasi yang harus segera dibenahi.
“Saya minta BSN dan LPK memiliki program yang betul-betul berpihak dan responsif terhadap UMKM. Jangan sampai yang kecil makin tertinggal hanya karena terhalang proses birokrasi yang berbelit,”jelasnya.(Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)
Sumber : Tribunpekanbaru.com
