SMARTPEKANBARU.COM- Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Syahrial Abdi menjelaskan, pemerintah pusat dan daerah akan mencarikan solusi yang terbaik untuk masyarakat yang selama ini tinggal dan menggantungkan hidupnya dari kebun sawit di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perkebunan Riau Syahrial Abdi mewakili Gubernur Riau saat menemui ribuan massa yang melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur Riau pada Senin (21/7/2025).
“Pemerintah akan mencarikan solusi terbaik untuk warga Pelalawan yang tinggal di TNTN. Kita akan mencarikan solusi yang adil bagi semuanya. Termasuk bagi gajah dan hutan kita, karena ini sudah menjadi perintah pak presiden kepada satgas,” katanya.
Syahrial menegaskan, solusi terbaik tersebut akan didapatkan jika proses pendataan terhadap warga yang tinggal di kawasan TNTN tersebut selesai.
“Saat ini proses pendataan masih berlangsung, kami memberikan waktu kepada pemerintah kabupaten Pelalawan selama satu bulan, dimulai tanggal 27 Juni lalu, dan harus selesai 27 Juli, artinya masih ada waktu lebih kurang 7 hari lagi,” ujarnya.
Diakui Syahrial, dalam melakukan proses pendataan dilapangan, petugas masih menemui kendala. Sebab masih ada beberapa warga yang menolak untuk didata.
“Seperti di Desa Kesuma itu banyak warganya yang menolak, jadi kami mohon kerjasamanya supaya mereka mau didata, kalau tidak nanti solusinya tidak bica dicarikan,” katanya.
Sebab kata Syahrial, pendataan warga dan luasan kebun yang dimiliki serta identitas kependudukan dan jumlah keluarga dalam satu kepala keluarga sangat dibutuhkan untuk mengambil langkah berikutnya.
“Ini butuh kebersamaan dan kekompakan kita semua terutama terkait dengan tugas kita yang belum selesai, yaitu pendataan dan inventarisasi warga di TNTN, untuk mengetahui siapa orangnya dan berapa luasan lahan nya, supaya keputusan yang diambil nanti bisa memenuhi azas keadilan bagi semua,” katanya.
Sebagai informasi, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) menyampaikan lima tuntutan tegas terkait rencana relokasi warga di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), yang dinilai merugikan dan mengancam kehidupan masyarakat lokal.
Tuntutan ini disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar pada Senin (21/7/2025), di depan Kantor Gubernur Riau. terdapat lima poin utama yang menjadi fokus perjuangan AMMP, diantaranya,
Tolak Relokasi, warga di sekitar kawasan TNTN memilih tetap tinggal mendesak meminta Gubernur Riau, Kapolda, Bupati Pelalawan, dan Kapolres agar memfasilitasi pertemuan dengan pemerintah pusat, termasuk Presiden Republik Indonesia dan Komisi terkait di DPR RI, untuk membahas nasib masyarakat terdampak,
Meminta Pemda dan aparat negara untuk berada garda terdepan memperjuangkan dan melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak langsung dari kebijakan relokasi, mendesak agar Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) segera menghentikan aktivitasnya di kawasan pemukiman masyarakat.
Tuntutan terakhir adalah mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera memberikan jawaban pasti terkait jaminan hidup masyarakat, akses pendidikan, kelangsungan ekonomi, dan aspek sosial lainnya yang kini terancam
Restorasi Taman Nasional Tesso Nillo
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terus berupaya mengambil kembali lahan yang dikuasai warga di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, Riau.
Komandan Satgas Garuda PKH, Mayjen TNI Dody Triwinarto menegaskan, penertiban saat ini masih berlanjut.
Dody menegaskan bahwa dalam penertiban TNTN, tidak ada niat pemerintah menyakiti rakyat. Pemerintah hanya ingin menyelamatkan hutan dan memulihkannya kembali, setelah puluhan tahun dikuasai ribuan warga untuk berkebun sawit.
“TNTN ini kan warisan dunia, hutan tropis terbaik yang kita miliki. Akibat perambahan, sekarang, hewan langka di sana sudah hampir punah, seperti gajah dan harimau sumatera,” kata Dody.
Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq juga menekankan, TNTN adalah kawasan konservasi penting yang menjadi habitat utama megafauna seperti gajah dan harimau Sumatera.
Namun kondisi kawasan tersebut kini semakin memprihatinkan akibat alih fungsi menjadi kebun sawit.
Oleh karena itu, restorasi mutlak dilakukan, namun harus dengan pendekatan damai dan menyeluruh.
“Gajah Sumatera dan harimau Sumatera populasinya makin mengkhawatirkan. Maka Presiden memerintahkan kita untuk mengambil langkah konkret melalui restorasi ini, namun tidak bisa sembarangan. Kita butuh data nyata, warga siapa saja yang tinggal di sana, bagaimana kondisi sosial ekonominya,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses restorasi ini.
Menurutnya, keterbukaan semua pihak akan mempermudah proses transformasi kebun sawit menjadi kembali hutan alam.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya dilibatkan, tapi juga menjadi bagian dari solusi. Karenanya, kami minta seluruh pihak jujur dan terbuka. Tanpa data yang real, langkah kita bisa salah arah,” tegas Faisol.
Sumber : Tribunpekanbaru.com
