SMARTPEKANBARU.COM – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan, alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 335 triliun untuk tahun 2026 sangat realistis. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto menyasar lebih dari 82,9 juta penerima manfaat, melanjutkan jumlah penerima yang sama pada akhir tahun 2025.
“Karena Pak Presiden kepengen merealisasikan sekitar 80 juta lebih penerima manfaat itu, mulai dari siswa hingga ibu hamil, agar bisa mendapatkan makan bergizi gratis. Target itu sangat realistis,” kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2025).
Misbakhun mengungkapkan, wilayah yang disasar oleh program ini pun semakin meluas, seiring dengan target penerima yang mencakup anak-anak, siswa sekolah, hingga ibu hamil.
Tentu saja, kata Misbakhun, anggarannya harus disediakan oleh negara.
“80 juta lebih, sekitar 82, hampir 83 juta. Dan itu angka yang harus disediakan anggarannya oleh negara. Proyek rintisannya kan sudah dijalankan di tahun 2025,” tuturnya.
Dia pun berharap program ini dapat berjalan semakin masif pada tahun depan.
“Harapan kita semua, MBG ini bisa berjalan, masif, dan kemudian bisa memutus mata rantai kekurangan gizi dan malanutrisi bagi generasi kita yang akan datang,” jelasnya.
Anggaran MBG Rp 335 triliun
Sebelumnya diberitakan, anggaran Rp 335 triliun untuk 2026 lebih besar sekitar lima kali lipat dari anggaran 2025 ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa eksekusi anggaran tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah.
“Untuk program makan bergizi gratis yang disediakan anggaran Rp 335 triliun, kalau dibandingkan tahun ini Rp 71 triliun, (meningkat) lebih dari lima kali lipat. Tentu tantangan yang paling nyata adalah eksekusinya,” ujar Sri Mulyani saat rapat bersama Badan Anggaran DPR RI yang disiarkan daring, Kamis (21/8/2025).
Menurutnya, arah program MBG adalah untuk pembangunan SDM Indonesia agar unggul dan berdaya saing.
“Sekaligus belanja sebesar ini untuk meningkatkan peran UMKM dan ekonomi lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi Rp 335 triliun ini akan langsung dirasakan di setiap daerah oleh siswa maupun ibu-ibu hamil dan anak-anak usia dini,” jelasnya.
Sumber : Kompas.com
