SMARTPEKANBARU.COM- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, H. Muliardi, menerima secara resmi Surat Keputusan (SK) pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau dari Ketua BWI Riau, H. Abdul Rasyid Suharto, Selasa (19/8/2025).
Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang audiensi untuk membahas program kerja BWI Riau tahun 2025 serta tindak lanjut rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BWI Perwakilan Provinsi se-Indonesia yang digelar di Jakarta pada 5–7 Agustus 2025 lalu.
Kakanwil Kemenag Riau H Muliardi menyambut baik terbentuknya kepengurusan BWI Riau yang baru. Ia menegaskan komitmen Kemenag untuk mengawal pengelolaan wakaf di daerah.
“Penyerahan SK ini harus menjadi momentum memperkuat tata kelola wakaf: pemutakhiran data aset, pembinaan nadzir, serta penerapan wakaf produktif yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga berharap agar rekomendasi Rakernas dapat segera diturunkan menjadi program kerja konkret di Riau.
“Kami mendorong rencana aksi yang jelas, memuat indikator kinerja, penanggung jawab, dan jadwal pelaksanaan. Sinergi antara BWI, Kemenag, Pemda, MUI, dan ormas harus nyata di lapangan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Kakanwil juga memberikan apresiasi atas capaian BWI Riau yang berhasil meraih predikat Indeks Wakaf Nasional (IWN) tertinggi, yang diserahkan langsung kepada Gubernur Riau pada Rakernas di Jakarta.
“Prestasi ini bukti nyata bahwa pengelolaan wakaf di Riau berada di jalur yang tepat. Capaian ini harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola wakaf di masa depan,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Penaiszawa, H. Mas Jekki Amri, menegaskan kesiapan Kanwil Kemenag Riau untuk mendukung penuh pengurus BWI.
“Kami siap memberikan dukungan teknis dan pembinaan administratif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Harapannya, pengelolaan wakaf menjadi lebih akuntabel dan berdampak,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BWI Riau, H. Abdul Rasyid Suharto, memaparkan ringkasan hasil Rakernas yang akan segera diimplementasikan di Riau.
Menurutnya, rekomendasi nasional seperti penguatan wakaf uang, pembentukan bank data nadzir, dan pengembangan wakaf produktif yang transparan akan menjadi prioritas.
“Rekomendasi Rakernas menjadi panduan; tugas kita sekarang adalah menurunkannya ke program kerja konkret di daerah. Dengan dukungan Kemenag dan Pemda, kita optimalkan potensi wakaf untuk kesejahteraan umat,” terangnya.
Sumber : Mediacenter.riau.go.id
