SMARTPEKANBARU.COM- Forum Komunikasi Komite Sekolah (FMKS) SMAN/SMKN dan SLBN Riau menerima informasi kalau program batuan segaram sekolah untuk tingkat SMA/SMK tidak akan menyasar semua pelajar di tahun ini.
Disinilah peran Dinas Pendidikan (Disdik) agar memvalidasi data yang ada sehingga bantuan seragam sekolah tepat sasaran.
Ketua FMKS SMAN/SMKN dan SLBN Riau, Ir Delisis Hasanto mengatakan rencana Gubri Abdul Wahid yang ingin mengratiskan pakaian segaram sekolah memang sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Sebab bisa meringankan beban pendidikan.
“Kemarin kami dapat informasi dan juga arahan ternyata yang dibantu itu pakaian seragam nasional putih abu-abu,” kata Delisis pada Tribunpekanbaru.com, Minggu (10/8/2025).
Salain itu, katanya, yang menerima bantuan seragam ini juga pelajar yang diterima dari jalur afirmasi. Sedangkan jalur lainnya, tidak menerima.
“Khusus anak-anak yang diterima jalur afirmasi. Kalau ini, notabenenya anak-anak kurang mampu yang terdata diterima sekolah. Untuk jalur yang lain masih mengacu pada Permendikbud no 50 tahun 2022. Pakaian segaram merupakan tanggungjawab peserta orangtua atau wali atau peserta didik,” katanya.
Ia melihat, Gubri Abdul Wahid cukup serius untuk merealisasikan janji seragam sekolah gratis untuk seluruh pelajar tingkatan SMA/SMK sederajat. Namun keuangan Pemprov Riau saat ini tidak memungkinkan hal tersebut direalisasikan.
“Mungkin faktor keuangan Pemprov Riau akibat terimbas efisiensi dan defisit sehingga tahun pertama ini nggak menyentuh semua. Moga kondisi membaik dan bisa merealiasiskan janjinya untuk semua. Kalau bisa tahun berikutnya bisa menyasar semua. Ini kan janji beliau,” katanya.
Ia juga menilai tidak akan ada kecemburuan sesama pelajar meski yang dapat hanya yang masuk lewat jalur afirmasi.
Ia yakin kecemburuan tidak akan muncul.
“Kalau saya lihat, segi kecemburuan, tidak. Kalau aturannya memang orang miskin yang tidak mampu tanggungjawab negara. Artinya amanat UU menyatakan seperti itu tapi kalau suatu kemampuan, memicu pendidkan lebih naik dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, cukup bagus. Tapi ini kan kondisi keuangan Riau beda,” katanya.
Hanya saja, ia menyoroti soal data penerima. Ia meminta Disdik Riau memvalidasi data penerima sehingga tepat sasaran.
“Problemnya yang kita tampung sekarang, kalau hanya dititikberatkan ke afirmasi, kami masih mempertanyakan masalah data yang ada. Yang dapat itu, ada penerima KIP, PKH. Dalam pendataan masih ada. Itu tidak relevan lagi,” katanya.
Ia mengatakan bisa saja yang dulunya miskin, sekarang sudah hidup lebih baik. Sebaliknya, ada yang miskin baru.
“Ada yang taraf hidupnya sudah baik. Disatu sisi, mungkin ada miskin baru. Ini bagus divalidasi sehingga tepat sasaran. Artinya orang yang kita bantu, fakta. Tanggungjawab pihak sekolah dan komite juga untuk menyisir penerima agar tetap sasaran,” katanya.
Sumber : Tribunpekanbaru.com
