SMARTPEKANBARU.COM – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep mewanti-wanti kadernya yang menduduki jabatan agar tidak korupsi.
Peringatan ini Kaesang sampaikan merespons Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sebenarnya sudah saya selalu katakan ke seluruh kader PSI sejak saya menjadi ketua umum di periode sebelumnya, jangan pernah korupsi,” kata Kaesang saat ditemui di Kompleks Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).
Adapun Kaesang datang ke Kalibata untuk menziarahi makam Presiden RI Ke-3, B.J. Habibie dan para pahlawan.
Menurut dia, pesan Habibie relevan untuk mengingatkan orang agar tidak korupsi.
“Tadi yang seperti Pak Presiden Ketiga kita, kita harus bisa memberikan sebanyak-banyaknya, bukan malah meminta ataupun merampas,” tutur Kaesang.
Sejumlah kader PSI diketahui masuk Kabinet Merah Putih Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Mereka adalah Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan sekaligus Sekretaris Dewan Pembina PSI; Giring Ganesha selaku Wakil Menteri Kebudayaan sekaligus Anggota Dewan Pembina PSI; dan Isyana Bagoes Oka sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Anggota Dewan Pembina PSI.
Immanuel Ebenezer tersangka
Sebelumnya, KPK menggelar OTT pada Rabu (20/8/2025) di Jakarta terkait kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
KPK lantas mengumumkan Noel dan 10 orang lainnya sebagai tersangka.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan, KPK menduga ada praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang menyebabkan pembengkakan tarif sertifikasi.
“Dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp 275.000, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6.000.000 karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih,” kata Setyo.
KPK mencatat selisih pembayaran tersebut mencapai Rp 81 miliar yang kemudian mengalir kepada para tersangka, termasuk Rp 3 miliar yang dinikmati oleh Noel.
Setyo menuturkan, praktik pemerasan itu sudah terjadi sejak 2019 ketika Noel belum bergabung ke kabinet.
Namun, setelah menjadi orang nomor dua di Kemenaker, Noel justru membiarkan praktik korup tersebut terus berlanjut, bahkan ia ikut meminta jatah.
“Peran IEG (Immanuel Ebenezer) adalah dia tahu, dan membiarkan bahkan kemudian meminta. Jadi artinya proses yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dikatakan sepengatuan oleh IEG,” kata Setyo.
Selain itu, Noel juga mendapatkan motor merek Ducati yang diduga dibeli secara off the road sehingga tidak dilengkapi surat BPKB dan STNK.
Berdasarkan hal tersebut, Setyo menduga pembelian motor tersebut disengaja agar tidak diketahui dan dipasang plat kosong.
“Ini setidaknya mengindikasikan supaya tidak diketahui dulu kemudian dipasang plat yang kosong tidak tahu dapatnya dari mana, nanti akan didalami, tapi proses pengurusan di samsat belum dilakukan,” ucap dia.
Sumber : Kompas.com
