SMARTPEKANBARU.COM- Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal gaji guru menjadi viral di media social belakangan ini setelah beredar potongannya video Sri Mulyani yang menarasikan gaji guru dan dosen jadi tantangan keuangan negara.
Kalimat ini diutarakannya saat acara Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia Tahun 2025 di ITB pada Kamis (7/8/2025) lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia.
Menurutnya, fenomena mengenai gaji tersebut terungkap di media sosial.
“Banyak di media sosial yang mengatakan, menjadi dosen atau guru tidak dihargai karena gajinya kecil,” ujar Sri Mulyani, Kamis (7/8/2025).
Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan apakah masalah gaji guru dan dosen harus berasal dari keuangan negara.
“Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat?” kata Sri Mulyani.
Dirinya menilai masalah gaji guru dan dosen merupakan bagian dari tantangan membangun ekosistem pendidikan yang kuat. Anggaran pendidikan, menurut Sri Mulyani harus berdampak nyata pada peningkatan mutu SDM.
“Apakah kita memberikan penghargaan atas pencapaian atau sekadar membagi uang demi pemerataan?” katanya.
Sri Mulyani mengatakan menjadi dosen bukan berarti membuat seseorang mendapatkan keistimewaan dalam tunjangan.
“Dosen juga harus diukur kinerjanya dan inilah yang mungkin jadi salah satu ujian bagi Indonesia,” pungkasnya.
Pernyataan Sri Mulyani tersebut kemudian menjadi kritikan pedas seorang filsuf dan pengamat politik asal Indonesia, Rocky Gerung.
Secara blak-blakan, ia menyebutkan jika Sri Mulyani berada di Prancis era revolusi, kepalanya mungkin sudah dipenggal.
Menurut Rocky, ucapan Menkeu tersebut sangat berbahaya karena secara fundamental menyalahi tugas konstitusional negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ia merujuk pada Revolusi Prancis 1789, di mana seorang menteri keuangan yang dianggap gagal dan membebani rakyat bisa menghadapi konsekuesnsi fatal.
“Sri Mulyani kemarin bicara soal guru menjadi beban dari negara. Kalau dia ada di Prancis sudah lama dipenggal kepalanya,” kritik Rocky, dikutip dari kanal YouTube pribadinya.
Ia mengingatkan, sejarah mencatat bagaimana Menteri Keuangan Raja Louis XVI, Étienne de Silhouette, dianggap gagal karena menaikkan pajak rakyat demi menutupi biaya hidup mewah istana.
Menurut Rocky, konteks ini adalah peringatan bahwa seorang menteri keuangan tidak boleh melupakan mandat dasar negara.
Rocky mempertanyakan pemahaman Sri Mulyani terhadap konstitusi Indonesia. Menurutnya, UUD 1945 secara tegas memerintahkan negara untuk bertanggung jawab atas pendidikan warganya.
“Apakah Sri Mulyani mengerti bahwa tugas negara di Indonesia di negeri ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa? Oleh karena itu, biaya pendidikan harus ditanggung negara,” ucap Rocky.
Mantan dosen Universitas Indonesia ini juga menekankan bahwa desain negara Indonesia sejak awal adalah sosialis, yang berarti harus selalu berpihak pada rakyat kecil, terutama dalam hal-hal mendasar seperti pendidikan.
“Kita negara yang didesain secara sosialistis dengan konsekuensi negara harus… mesti diberikan justru untuk meningkatkan taraf pendidikan kita,” ujarnya
Sosok dan biodata Sri Mulyani
Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Sri Mulyani sempat menjabat Menteri Keuangan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Jabatan itu berlanjut saat Jokowi menjadi Presiden RI.
Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini pun menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga era Presiden Prabowo Subianto.
Sebelum menjabat di Pemerintahan, Sri Mulyani adalah ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa, kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah.
Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak 1 Juni 2010.
Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia.
Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998.
Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu.
Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai menteri keuangan saat itu.
Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu.
Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Jusuf Anwar.
Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi.
Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman, dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor.
Reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik, sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan di Era Jokowi
Sri Mulyani sempat menjabat Menteri Keuangan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Jabatan itu berlanjut saat Jokowi menjadi Presiden RI.
Kembalinya Sri Mulyani merupakan kejutan bagi banyak pihak dan dianggap sebagai salah satu langkah terbaik yang pernah diambil oleh Jokowi selama dia menjabat.
Pada tahun pertamanya kembali menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani langsung melakukan sejumlah gebrakan, antara lain memangkas Rp6,7 triliun belanja Kementerian dan Lembaga yang dinilainya tidak efisien.
Kemudian menahan Rp19,4 triliun Dana Alokasi Umum (DAU) ke 165 daerah dikarenakan posisi kas daerah yang masih tinggi.
Selain itu, juga melobi langsung para pengusaha besar untuk meyakinkan mereka berpartisipasi dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty.
Sri Mulyani dianggap mampu memperbaiki sistem perpajakan Indonesia lewat program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mana realisasi pembayaran tebusannya jauh melebihi proyeksi Bank Indonesia.
Dia juga menjadi sorotan karena berhasil menagihkan pajak perusahaan raksasa Google dan Facebook.
Pada tanggal 23 Oktober 2019, Sri Mulyani kembali dilantik dan dipercaya untuk membantu Jokowi sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Jabatan ini adalah jabatan Menteri Keuangan keempat kalinya bagi Sri Mulyani pada kabinet yang berbeda.
Penghargaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets Forum pada 18 September 2006 di IMF-World Bank Group Annual Meetings di Singapura.
Selain itu, dia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 serta wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.
Sri Mulyani juga menjadi Menteri Keuangan terbaik untuk tahun 2006 oleh majalah Euromoney.
Pada bulan Februari 2018, Sri Mulyani Indrawati terpilih kembali menjadi “Best Minister in the World” pada World Government Summit di Dubai.
Masih pada tahun yang sama, di bulan Oktober 2018, Global Markets memilihnya menjadi “Finance Minister of the Year – East Asia Pacific”.
Gelar tersebut diberikan saat berlangsungnya IMF-World Bank Group Annual Meetings di Bali.
Pada tahun 2019, Sri Mulyani kembali dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik di Asia Pasifik versi majalah keuangan FinanceAsia.
Penghargaan ini diperoleh tiga tahun berturut-turut setelah sebelumnya diperoleh pada tahun 2017 dan 2018.
Pada bulan Oktober 2020, Global Markets memilihnya menjadi “Finance Minister of the Year – East Asia Pacific, merupakan penghargaan atas upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Lalu, pada Februari 2021, Sri Mulyani terpilih sebagai Co-Chairs Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA) 2021-2023.
Koalisi ini merupakan forum yang bertujuan mendukung upaya kolektif para menteri keuangan negara-negara anggota dalam menggunakan kebijakan fiskal, pengelolaan keuangan publik, dan mobilisasi pendanaan perubahan iklim untuk mendorong aksi perubahan iklim di tingkat domestik dan global.
Pada 11 Oktober 2021, Sri Mulyani juga menerima Distinguished Leadership and Service Award dari The Institute of International Finance.
Penghargaan ini diberikan kepada individu-individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa dan konsisten terhadap perekonomian global dan sistem keuangan melalui kepemimpinan mereka.
Terbaru, pada tanggal 12 Desember 2023, Sri Mulyani menerima gelar kehormatan Honoris Causa Doctor of Laws dari Australian National University (ANU) sebagai pengakuan atas kontribusi dan kerja keras dalam pembangunan ekonomi, baik di Indonesia maupun internasional.
Riwayat Pendidikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Sri Mulyani mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Indonesia pada 1986.
Ia kemudian memperoleh gelar Master dan Doctor di bidang ekonomi dari University Illinois at Urbana-Champaign pada 1992.
Riwayat Organisasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Co-Chair of the Pathways for Prosperity Commission on Technology and Inclusive Development bersama Melinda Gates
Co-Chair of the World Economic Forum on ASEAN and sits on the Board of UNICEF’s Generation Unlimited Initiative
Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia periode 2019-2023.
Sumber : Tribunpekanbaru.com
.
