SMARTPEKANBARU.COM – Komisi I DPR RI mempercepat jalannya rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran, Senin (25/8/2025).
Rapat dipercepat karena Wakil Ketua Komisi I Dave Laksono khawatir peserta rapat akan kesulitan meninggalkan kompleks parlemen akibat aksi demonstrasi yang memanas di luar Gedung DPR/MPR, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Komisi I menghadirkan sejumlah narasumber, yakni perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), serta Koordinator Komite Nasional Pengendalian Tembakau.
“Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya para narasumber di siang hari ini. Walaupun di luar suasana mungkin agak sedikit memanas, jangan sampai menyurutkan amanat kita dalam menunaikan tugas untuk bangsa dan negara,” ujar Dave, saat membuka rapat, Senin.
Rapat yang biasanya berlangsung lebih panjang itu hanya berjalan sekitar 30 menit.
Setelah mendengar paparan narasumber, Dave langsung menutup agenda tanpa ada sesi pendalaman.
“Terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Mengingat situasi di luar, kalau rapat kita berkepanjangan, nanti akhirnya sulit kita keluar dari kompleks parlemen,” ucap politikus Partai Golkar tersebut.
Dave menegaskan, pendalaman tetap bisa dilakukan secara tertulis.
Anggota DPR yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan dapat menyalurkannya lewat sekretariat komisi untuk diteruskan kepada narasumber.
“Bilamana ada yang ingin pendalaman, pertanyaan, tolong disampaikan tertulis saja ya. Sampaikan tertulis kepada narsum melalui sekretariat, nanti narsum bisa jawab dan kita rangkum di meja kita,” pungkas dia.
Untuk diketahui, demonstrasi yang digelar berbagai lapisan masyarakat di luar gedung parlemen berlangsung ricuh.
Massa memaksa menerobos barikade polisi hingga masuk ke jalur tol dalam kota.
Kericuhan pecah setelah terjadi aksi saling dorong.
Massa melemparkan batu, botol plastik, dan bambu runcing ke arah aparat, sementara polisi merespons dengan semprotan air dan menembakkan gas air mata.
Massa meneriakkan yel-yel perlawanan dan kritik terhadap DPR.
Besaran tunjangan anggota DPR juga menjadi salah satu isu utama yang diangkat pengunjuk rasa.
Sumber : Kompas.com
