SMARTPEKANBARU.COM – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menekankan bahwa bendera Merah Putih merupakan satu-satunya simbol nasional yang akan dikibarkan pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang.
Dasco pun mengajak semua pihak untuk merayakan kemerdekaan dengan penuh semangat persatuan.
Hal tersebut disampaikan Dasco merespons fenomena ajakan pengibaran bendera dari manga One Piece menjelang HUT RI.
“Pada 17 Agustus, bendera Merah Putih tetap satu-satunya simbol nasional yang dikibarkan. Hal ini sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Mari kita rayakan kemerdekaan dengan penuh semangat persatuan dan kebangsaan,” ujar Dasco dalam keterangannya, Jumat (1/8/2025).
Selain itu, Dasco meminta agar tidak ada yang membenturkan para pencinta One Piece dengan nilai-nilai kebangsaan dan kecintaan terhadap Merah Putih.
“Tidak perlu ada narasi yang mendiskreditkan penggemar One Piece sebagai makar atau upaya menjatuhkan pemerintah,” katanya.
Dasco mengimbau agar seluruh anak bangsa bersatu dan senantiasa waspada terhadap segala upaya yang dapat memecah belah bangsa.
Dia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian budaya populer, bukan simbol separatis.
“One Piece ini manga yang sudah puluhan tahun tumbuh sama generasi muda kita. Ini salah satu staf saya anaknya sudah tiga, dia juga bilang dirinya Nakama (istilah untuk penggemar One Piece),” ujar Dasco.
Viral di Medsos Pengibaran Bendera One Piece
Baru-baru ini ramai di media sosial pemberitaan mengenai pemasangan bendera bajak laut ala anime One Piece di sejumlah wilayah menjelang perayaan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025.
Dalam video yang viral beredar di medsos, bendera itu banyak dipasang di belakang kendaraan besar seperti truk.
Selain itu, tidak sedikit orang yang mengibarkan bendera Jolly Roger itu di depan rumah jelang peringatah HUT ke-80 RI.
Meski beberapa pihak menilai pemasangan bendera One Piece sekadar bentuk ekspresi kreatif generasi muda, namun juga memicu kekhawatiran akan potensi gerakan yang bersifat kontra-pemerintah.
Sumber : Kompas.com