SMARTPEKANBARU.COM – Politikus PDI-P Andreas Hugo Pareira menyatakan, sikap PDI-P yang tidak bergabung ke koalisi pendukung pemerintah merupakan representasi dari masyarakat.
Andreas mengatakan, masyarakat tidak selalu mempunyai pandangan yang sama dengan peemrintah, begitu pula sikap PDI-P.
“Pasti tidak semua publik juga menghendaki atau mempunyai pandangan-pandangan yang selalu sama dengan pemerintahan,” kata Andreas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Menurut dia, posisi PDI-P yang tidak bergabung dengan pemerintah tetapi tidak pula menjadi oposisi merupakan posisi yang penting.
Sebab, dengan demikian, PDI-P lebih leluasa mengimbangi kebijakan pemerintah.
“Dengan demikian, PDI Perjuangan bisa secara ya lebih leluasa untuk menjadi partai penyeimbang di dalam proses pemerintahan yang berjalan saat ini,” tutur Andreas.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu menyebutkan, persoalan bergabung dengan pemerintah atau tidak merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, meskipun tidak bergabung sebagai partai penyokong kekuasaan, PDI-P tetap bisa mendukung pemerintahan Prabowo, salah satunya dengan mengkritisi kebijakan pemerintah.
“Itu saya kira hal yang juga dikehendaki oleh presiden, bahwa presiden juga membutuhkan second opinion dari luar pemerintahan untuk melihat perkembangan-perkembangan bagaimana program-program pemerintahan yang dijalankan,” kata Andreas.
PDI-P jadi penyeimbang
Sebelumnya, dalam momentum Kongres Ke-6 PDI-P di Bali, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, mengumumkan partai banteng menjadi penyeimbang, alih-alih menjadi oposisi atau penyokong rezim.
Megawati mengatakan, sikap PDI-P dalam waktu ke depan bergantung pada bagaimana kebijakan pemerintah.
PDI-P tak akan sungkan untuk mendukung kebijakan Prabowo jika memang berpihak pada rakyat.
“Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” ujar Megawati, Sabtu (2/8/2025).
Sumber : Kompas.com
