SMARTPEKANBARU.COM- Komisi II DPRD Pekanbaru sudah mendapatkan laporan, terkait PAD Kota Pekanbaru dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum hingga bulan Agustus 2025, baru mencapai Rp 6,8 miliar. Angka ini masih jauh dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp 17,2 miliar.
Karena parkir ini menjadi andalan untuk mendongkrak PAD. komisi II merespon serius hal ini.
Bahkan legislator mendorong Dishub, untuk bekerja lebih maksimal dalam sisa waktu empat bulan ke depan.
Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru Davit Marihot Silaban mengatakan, pencapaian yang masih di bawah 40 persen ini, perlu menjadi perhatian serius.
“Kalau alasannya karena tarif parkir turun, tidak lah signifikan. Yang perlu dilakukan Dishub, mengevaluasi sistem pengelolaan retribusi parkir, termasuk pengawasan di lapangan. Jika perlu, dilakukan penindakan terhadap jukir liar yang tidak menyetorkan retribusi sesuai ketentuan. Termasuk kebocoran lainnya,” terang Davit kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (12/9/2025).
Politisi PDI-P ini juga menyorot, pentingnya transparansi dalam pengelolaan parkir.
Mulai yang diserahkan per orangan melalui surat perintah kerja (SPK), maupun yang dikelola pihak ketiga.
Selain itu, penerapan teknologi seperti parkir elektronik (e-parking), harus sudah mulai memikirkannya. Karena dipercaya atau tidak, itu menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalisasi kebocoran.
“Kami yakin, dengan saran-saran kami ini, optimistis target bisa tercapai. Karena hal itu lah penyebab utama sektor parkir ini terus menjadi sorotan publik,” katanya.
Plt Kepala UPT Perparkiran Dishub Pekanbaru, Rafit Dwi Putra menjelaskan, sejak awal tahun 2025, pihaknya menetapkan target pendapatan retribusi parkir sebesar Rp 17,2 miliar.
Namun target ini ditetapkan sebelum adanya penyesuaian tarif parkir yang diberlakukan mulai 20 Februari 2025.
Dalam penyesuaian tersebut, tarif parkir tepi jalan umum diturunkan motor dari Rp 2.000 menjadi Rp 1.000. Lalu mobil dari Rp 3.000 menjadi Rp 2.000. Kebijakan ini berdampak langsung pada penurunan potensi pendapatan.
Hingga akhir Agustus 2025, total retribusi yang berhasil dikumpulkan baru mencapai Rp 6,8 miliar.
“Kita sadar target Rp 17,2 miliar sulit tercapai tahun ini. Tapi kita masih optimistis bisa meraih Rp 10 miliar hingga akhir tahun,” janji Rafit.
Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 lalu, retribusi parkir tepi jalan umum berhasil menembus angka Rp 15,7 miliar.
Menurut Rafit, salah satu hambatan utama dalam optimalisasi pendapatan parkir adalah maraknya praktik juru parkir (jukir) liar yang tidak tercatat sebagai mitra resmi Dishub.
“Kami sedang menata titik-titik parkir dan memetakan potensi, tapi keberadaan jukir liar tetap jadi masalah klasik. Ini yang sedang kami tindak tegas,” sebutnya.
Sumber : Tribunpekanbaru.com
