SMARTPEKANBARU.COM- Program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan Pemko Pekanbaru, mendapat apresiasi tinggi dari legislator di Gedung Payung DPRD Pekanbaru.
Wakil rakyat menilai, program ini sangat bagus dan harus dilaksanakan kontinu. Sebab, program ini sebagai upaya pemerintah dalam menekan laju inflasi, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Zainal Arifin SE MH menyampaikan, dari hasil hearing dengan Dinas Kepatang kemarin, tahun ini GPM akan berlangsung sebanyak 30 kegiatan.
Dari jumlah tersebut, 20 kegiatan sudah terlaksana di berbagai titik di kota Pekanbaru.
Untuk sisa pelaksanaannya, Komisi II meminta agar sasaran penerima manfaat diperhatikan secara serius.
“Kami mengusulkan ke depan, GPM difokuskan di wilayah dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Tujuannya agar lebih tepat sasaran,” kata Zainal kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (12/9/2025).
Selain itu, lanjut Zainal, pihaknya juga menyarankan, agar dalam setiap titik pelaksanaannua, dibatasi hanya 200 paket saja. Sehingga distribusi lebih merata.
Disampaikan, keterbatasan jumlah paket yang tersedia, memang harus diimbangi dengan pemetaan wilayah yang tepat.
Dengan begitu, program ini tidak hanya menjadi formalitas.
Tapi benar-benar membantu masyarakat, yang kesulitan membeli kebutuhan pokok di pasaran.
“Tapi ini juga penting dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuannya, supaya bisa memastikan efektivitas anggaran, transparansi kegiatan, serta dampaknya terhadap stabilisasi harga pangan di tingkat lokal,” saran Politisi senior Gerindra ini.
Dengan adanya penguatan anggaran dan perbaikan pelaksanaan program ini, ketahanan pangan di kota ini bisa lebih maksimal yang paling penting lagi, bisa mengurangi beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga sembako.
Lebih lanjut Zainal juga menjelaskan, dalam hearing dengan Dinas Ketapang Pekanbaru kemarin, juga membahas alokasi anggaran dan pelaksanaan program ketahanan pangan di Pekanbaru.
Anggaran Dinas Ketapang tahun 2025 ini, diperoleh dari pergeseran APBD dengan total sekitar Rp 9,8 miliar.
Jumlah ini jelas dialokasikan untuk membiayai gaji pegawai, kebutuhan operasional kegiatan, hingga pembayaran tunda bayar.
“Kalau untuk jumlah tunda bayar mereka Rp 341 juta. Kita sarankan agar dituntaskan tahun ini, supaya tidak menumpuk di tahun berikutnya,” harapnya.
Sumber : Tribunpekanbaru.com
