SMARTPEKANBARU.COM – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah merespons positif tuntutan rakyat dalam aksi demonstrasi akhir Agustus 2025. Namun, ia mengingatkan tidak semua tuntutan bisa segera diwujudkan.
“Terhadap tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah, tentu pemerintah akan memberikan satu respons yang positif ke arah itu, walaupun tidak semua dari tuntutan itu dapat segera diwujudkan oleh karena memerlukan waktu,” kata Yusril usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dan Ketua Lembaga/Komisi di Kemenko Kumham Imigrasi, Senin (8/9/2025).
Menurutnya, ada sejumlah tuntutan yang memang membutuhkan waktu lebih panjang.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini sedang mempersiapkan langkah koordinasi lintas lembaga untuk memberi kejelasan kepada publik.
“Antara lain perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, menunggu pemilihan umum tahun 2029 dan seterusnya, tapi hal-hal yang memang segera dapat ditindaklanjuti,” kata dia.
“Kemudian, hal-hal yang segera dapat direspon oleh pemerintah sekarang ini adalah saatnya bagi pemerintah untuk menjelaskan kepada publik respons apa yang dilakukan dan kemudian langkah koordinasi apa yang dilakukan,” lanjut dia.
Dia mengatakan, tuntutan tersebut tidak semua ditujukan kepada pemerintah, namun juga kepada DPR.
Dia yakin, DPR akan memberikan respons positif terhadap tuntutan rakyat tersebut.
“Tentu tidak semua itu ditujukan kepada pemerintah karena sebagiannya ditujukan kepada DPR dan kami berkeyakinan bahwa DPR akan memberikan respons yang positif pula terhadap apa yang menjadi tuntutan dari rakyat kita itu,” jelasnya.
“Terhadap tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah, tentu pemerintah akan memberikan satu respons yang positif ke arah itu,” lanjut dia.
Sebelumnya, Yusril mengatakan, pemerintah bakal mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menjawab berbagai permasalahan tersebut.
“Tentu dalam waktu yang dekat ini, pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang dikemukakan itu,” ujar Yusril.
Yusril menjelaskan, pemerintah akan merespons dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi tuntutan rakyat yang sudah dirangkum menjadi ’17+8 Tuntutan Rakyat’.
Mulai dari penindakan terhadap penjarah dan pembakar fasilitas umum hingga aparat yang melanggar hukum.
“Untuk bidang saya sendiri ada beberapa hal yang dikemukakan dalam tuntutan itu. Antara lain adalah keinginan supaya pemerintah melakukan satu tindakan tegas, tidak saja kepada mereka yang melakukan tindakan anarkis dan melakukan penjarahan, melakukan pembakaran, dan lain-lain selama demonstrasi berlangsung kemarin,” paparnya.
“Tapi juga terhadap aparat penegak hukum di lapangan yang melakukan tindakan-tindakan yang melampaui kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan juga dianggap melakukan pelanggaran HAM,” sambung Yusril.
Sumber : Kompas.com
