SMARTPEKANBARU.COM- Rahmat hanya bisa terdiam ketika didatangi oleh petugas dari Satpol PP Kota Pekanbaru beberapa hari lalu.
Mereka memberi surat teguran agar tidak berjualan di sekitar kawasan Jalan Sultan Syarif Kasim, Kota Pekanbaru.
Padahal pria asal Pariaman tersebut memilih kawasan itu karena ramai pengguna jalan.
Ia mengaku sudah beberapa kali berpindah-pindah lokasi berjualan.
“Sudah pindah-pindah juga setahun ini awalnya di Soebrantas, tapi karena pembelinya sepi ya pindah ke jalan ini,” paparnya kepada Tribunpekanbaru.com.
Pria 25 tahun kini mencoba peruntungan untuk berjualan di sekitar kawasan itu ternyata hasil penjualan cukup lumayan.
Ia mengaku cuma bekerja membantu menjual aneka minuman kopi kekinian.
Kopi tersebut dijajakannya dengan gerobak dari modifikasi sepeda listrik.
Ada beberapa macam minuman yang dijual mulai dari Coffe Latte hingga Macha dengan harga Rp 15.000.
“Kami pun kaget ketika diminta oleh petugas Satpol PP untuk tidak berjualan di sana,” ungkapnya.
Dirinya jadi bingung harus berjualan di mana ketika dilarang kawasan itu. Padahal di kawasan sudah ramai pembeli setiap harinya.
Rahmat hanya bisa pasrah sebagai pedagang kopi keliling ketika suatu saat petugas bakal menertibkan gerobak miliknya. Ia berharap nantinya ada lokasi yang diizinkan sebagai tempat berjualan bagi pedagang keliling sepertinya.
Dirinya mengaku belum mengetahui lokasi mana saja di jalanan kota yang memang diperbolehkan untuk berjualan. Ia hanyalah satu dari sekian banyak pedagang keliling atau pedagang kaki lima (PKL) yang menggantungkan hidupnya berjualan di tepi jalan.
Pedagang kaki lima (PKL) adalah pelaku usaha kecil yang menjalankan aktivitas perdagangan di ruang publik seperti trotoar, tepi jalan, atau fasilitas umum lainnya, biasanya dengan sarana sederhana seperti gerobak dorong, pikulan, atau tenda, Mereka berjualan di sana lantaran tidak bisa menyewa tempat atau sekedar memiliki kios di pasar-pasar tradisional.
Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Yuliarso menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melarang pedagang untuk berjualan.
Dirinya menyebut bahwa pemerintah kota malah mendorong kemandirian ekonomi dan usaha kreatif. Ia menyebut bahwa pihaknya bertindak dalam menegakkan peraturan daerah untuk menjaga ketertiban.
“Kami pada intinya hanya mengatur tempat, memang secara umum dalam defenisinya, seluruh trotoar dan bahu jalan tidak bisa berjualan. Ini yang mesti dipahami oleh masyarakat,” ulasnya.
Yuliarso menambahkan bahwa ada pengecualian di lokasi yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota Pekanbaru. Lokasinya sudah tersebar di 25 titik dalam Kota Pekanbaru. Lokasi berjualan di kawasan Jalan Diponegoro saja misalnya para pedagang bisa berjualan di lokasi yang ada di Bundaran Keris.
“Jumlah ini pun juga belum maksimal, bahkan nanti ada perbaikan bisa ada lokasi baru,” paparnya.
Pihaknya dalam menertibkan para pedagang hanya dalam rangka menjalankan tugas.
Mereka menegakkan peraturan daerah agar kondisi kota nyaman dan tertib.
“Karena masyarakat terdiri dari berbagai lapisan, maka kita berupaya agar kota lebih tertata,” tuturnya.
Sumber : Tribunpekanbaru.com
