SMARTPEKANBARU.COM- Pemerintah Provinsi Riau dan Gubernur akan menghadapi masalah serius lagi untuk APBD Riau 2026 mendatang.
Pasalnya akan ada pemotongan dana transfer lagi dari pemerintah pusat untuk Provinsi Riau.
Hal ini dikatakan Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri.
Dari gambarannya, sebesar Rp 200 miliar lebih dana transfer pusat yang akan dipotong.
“Ini menjadi ancaman. Sebelumnya juga sudah mengalami pemotongan,” ujar Edi Basri.
Namun dengan kondisi seperti ini, tidak ada juga langkah kongkrit dari pemerintah provinsi untuk mencari potensi pendapatan baru untuk menutupi kemungkinan defisit anggaran ini.
“Seharusnya ada upaya yang kongkrit dari Pemerintah Provinsi Riau. Karena ini persoalan serius. Bagaimana agar bisa menutupi dan mencari solusi untuk defisit anggaran ini,” ujar Edi Basri.
Permasalahan ini juga menjadi salah satu persoalan nantinya dalam pembahasan APBD Riau 2026 dan APBD Perubahan 2025.
Menurut Edi Basri masih banyak peluang yang bisa dimaksimalkan dalam menggenjot pendapatan dari berbagai sektor tersebut. Diantaranya potensi di daerah yang belum tergarap maksimal.
“Seperti potensi di sektor BUMD yang harus dimaksimalkan. Jangan sampai diberikan target yang rendah. Tapi harus tinggi target yang diberikan kepada BUMD ini,” ujar Edi Basri.
Berikutnya lanjut Edi Basri sektor lain yang masih bisa dimaksimalkan juga ada peluang lain, seperti galian C dan potensi pajak lainnya yang belum tergarap secara maksimal,” ujar Edi Basri.
Sumber : Tribunpekanbaru.com
