SMARTPEKANBARU.COM – Wakil Ketua DPRD Riau Budiman menyampaikan harapannya agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2026 dapat berjalan secara normal, tidak ada lagi defisit anggaran sebagaimana terjadi pada tahun 2025.
Ia menilai, kondisi keuangan daerah yang mulai membaik setelah pelunasan utang diharapkan menjadi momen untuk kembali mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menurut Budiman, selama beberapa tahun terakhir pelaksanaan APBD Riau kerap terkendala akibat tingginya beban utang daerah. Kondisi tersebut berdampak pada tersendatnya pelaksanaan sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik di berbagai sektor.
“Kita berharap tahun depan APBD bisa normal kembali, sehingga roda ekonomi masyarakat juga ikut bergerak,” ujarnya, Minggu (5/10/2025).
Ia menjelaskan, beban keuangan daerah sempat tertekan akibat utang sebesar Rp1,7 triliun. Namun, pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Riau fokus melunasi seluruh utang tersebut.
Dengan demikian, APBD 2026 diharapkan tidak lagi terbebani kewajiban pembayaran utang yang selama ini menjadi salah satu faktor penghambat.
“Alhamdulillah, utang sebesar Rp1,7 triliun ditarget sudah lunas tahun ini. Semoga ke depan tidak muncul lagi utang baru yang bisa membebani keuangan daerah,” tegas Budiman.
Ia menilai pelunasan ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki struktur fiskal dan membuka ruang gerak bagi pembangunan daerah yang lebih optimal.
Budiman juga berharap tidak ada lagi hambatan dalam proses pelaksanaan anggaran, seperti keterlambatan kegiatan atau penyerapan yang rendah.
Menurutnya, jika proses pelaksanaan APBD 2026 dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, maka manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Riau.
Lebih lanjut, Budiman menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal pelaksanaan APBD.
Ia mendorong agar seluruh program pembangunan yang telah direncanakan benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
“Kita ingin cita-cita gubernur untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan menumbuhkan ekonomi bisa terlaksana dengan baik,”tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah provinsi memperhatikan sektor-sektor strategis yang mampu menggerakkan ekonomi daerah, seperti infrastruktur, pertanian, industri kecil menengah, serta pariwisata.
Dengan anggaran yang lebih longgar, program pembangunan dapat difokuskan untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
Sumber : TribunPekanbaru.com
