SMARTPEKANBARU.COM – Sekretaris Komisi I DPRD Riau, Amal Fathullah, berharap tidak terjadi lagi pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Riau pada tahun anggaran 2026 mendatang.
Ia menilai, pemotongan dana tersebut dapat berdampak besar terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan di daerah.
Amal menjelaskan, dampak efisiensi anggaran yang terjadi pada tahun ini sudah cukup dirasakan oleh Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota di Riau. Sejumlah kegiatan harus ditunda atau direalokasi akibat berkurangnya dana dari pemerintah pusat.
“Harapannya jangan sampai ada lagi pemotongan, karena efeknya cukup terasa terhadap roda pemerintahan dan pembangunan,” ujar politisi PKS ini Kamis (9/10/2025).
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Riau, terutama Gubernur, agar melakukan komunikasi dan lobi politik yang intensif dengan pemerintah pusat. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan aliran dana dari pusat tetap stabil, bahkan jika memungkinkan dapat ditingkatkan untuk mendukung program pembangunan prioritas.
“Semoga eksekutif kita di Riau bisa melobi Kementerian dan pemerintah pusat agar tidak ada pemotongan, bahkan bisa ditambah lagi aliran uang pusat ke Riau. Ini penting agar pelaksanaan program pembangunan di tahun yang akan datang bisa lebih maksimal,” tegas Amal.
Menurut Amal, pernyataan Menteri Keuangan RI sebelumnya sebenarnya tidak secara tegas menyebutkan adanya pemotongan dana. Namun, pemerintah pusat ingin melihat bukti nyata dari kinerja setiap pemerintah daerah dalam memanfaatkan dana transfer yang sudah diberikan.
“Saya melihat pernyataan Menkeu tidak ada bahasa pemotongan, tetapi beliau ingin melihat bukti kinerja dari setiap pemerintah daerah. Kalau kinerjanya tepat sasaran, maka dana yang dipotong itu akan dikembalikan lagi,” jelasnya.
Seperti diketahui, pemerintah pusat sebelumnya telah merencanakan pemotongan TKD untuk Riau pada tahun 2026 mendatang sebesar Rp 1,2 triliun. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah efisiensi dan penyesuaian fiskal nasional yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan.
Amal berharap, dengan kinerja pemerintah daerah yang baik serta komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat, pemotongan dana tersebut dapat dibatalkan.
“Kita berharap Gubernur benar-benar serius melobi pusat. Ini demi kepentingan pembangunan dan pelayanan publik di Riau,”tegasnya.
Sumber : TribunPekanbaru.com
