SMARTPEKANBARU.COM – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Riau yakin Panitia Seleksi (Pansel) pengisian 20 jabatan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dapat bekerja secara profesional dan objektif.
Proses seleksi tersebut diharapkan mampu menghasilkan pejabat-pejabat yang berkompeten dan mampu mendukung jalannya roda pemerintahan daerah ke depan.
Ketua Fraksi PKB DPRD Riau, Kasir, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah Gubernur yang menyerahkan sepenuhnya proses seleksi kepada Pansel tanpa intervensi. Menurutnya, sikap ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas.
“Kami melihat Gubernur tidak akan ikut campur dalam proses seleksi. Pansel diberi ruang penuh untuk bekerja sesuai aturan,” ujarnya.
Kasir menjelaskan bahwa netralitas Gubernur dalam proses seleksi sangat penting untuk memastikan hasilnya objektif. Dengan demikian, pejabat yang terpilih nantinya benar-benar berdasarkan kompetensi dan rekam jejak, bukan karena kedekatan personal atau kepentingan politik.
“Ini langkah positif yang harus kita dukung bersama,” tegasnya.
Pansel sendiri memiliki tugas besar dalam menilai dan memilih kandidat terbaik untuk menduduki 20 posisi jabatan strategis di lingkungan Pemprov Riau. Oleh karena itu, profesionalisme, integritas, dan transparansi dalam proses seleksi menjadi kunci utama agar kepercayaan publik terhadap birokrasi semakin meningkat.
Kasir menambahkan, Fraksi PKB akan ikut mengawasi proses seleksi ini secara konstruktif. DPRD Riau sebagai lembaga pengawas memiliki peran penting untuk memastikan proses berjalan sesuai mekanisme dan tidak ada celah terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat.
“Kami ingin hasil seleksi ini benar-benar menghasilkan pejabat yang siap bekerja dan mengabdi untuk masyarakat Riau,” ujarnya.
Selain itu, Kasir menyebutkan bahwa semangat Gubernur untuk membentuk birokrasi yang bersih dan sehat harus didukung oleh semua pihak. Baik DPRD, masyarakat, maupun birokrat sendiri, harus memiliki komitmen yang sama dalam menjaga integritas proses ini.
“Kalau semua pihak bersatu, maka reformasi birokrasi di Riau bukan hal yang mustahil,”jelasnya.
Ia juga berharap, pejabat yang terpilih nantinya mampu memahami tugas dan fungsi jabatan yang akan diemban. Penempatan pejabat sesuai kompetensi dan pengalaman akan sangat menentukan kualitas kinerja pemerintahan daerah ke depan.
“Jangan sampai ada pejabat yang ditempatkan tidak sesuai bidangnya. Itu bisa berpengaruh terhadap kinerja,”jelasnya.
Fraksi PKB meyakini proses seleksi ini merupakan momentum penting untuk memperkuat fondasi birokrasi di Riau. Jika berjalan baik, maka akan lahir pejabat-pejabat profesional yang dapat membantu Gubernur mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Sumber : TribunPekanbaru.com
