SMARTPEKANBARU.COM – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) diminta berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam penyaluran 4,8 juta butir multivitamin ke dapur makan bergizi gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengingatkan, niat Kemenhan memperkuat ketahanan kesehatan rakyat itu harus tetap dalam koridor kesehatan nasional. “Tanpa koordinasi dengan Kemenkes dan BPOM, niat baik bisa berujung pada persoalan serius di lapangan,” kata Nurhadi, dalam keterangan resminya, Selasa (7/10/2025). Politikus Partai Nasdem itu mengatakan, sebagaimana ketentuan undang-undang, penyaluran jutaan butir multivitamin itu harus dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga teknis terkait.
Penyaluran obat dan vitamin, kata dia, bukan sekadar kegiatan distribusi logistik karena menyangkut keselamatan masyarakat.
Oleh karena itu, ia mewanti-wanti agar setiap produk kesehatan yang disalurkan melalui uji, pengawasan, dan sertifikasi yang ketat. Nurhadi mengingatkan Kemenhan untuk berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lain agar fungsi dan peran militer tidak tumpang tindih. “Kami di Komisi IX DPR RI memandang penting adanya sinergi lintas kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih peran, apalagi pergeseran fungsi dari sipil ke militer dalam urusan kesehatan masyarakat,” tutur Nurhadi. Ia juga mewanti-wanti bahwa peran TNI dalam distribusi multivitamin itu hanya sebatas dukungan logistik, tidak mengganti fungsi teknis lembaga kesehatan.
Pemerintah harus membuka data penerima obat-obatan itu dengan jelas dan memperkuat pengawasan di lapangan. “Kita belajar dari kasus-kasus sebelumnya di mana program serupa menimbulkan potensi penyimpangan, bahkan masalah kesehatan akibat produk yang belum terverifikasi,” ujar Nurhadi.
SUMBER ; kompas.com
