SMARTPEKANBARU.COM -PEMBUKAAN seleksi terbuka untuk 20 jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau merupakan langkah penting dalam menata ulang mesin birokrasi daerah.
Setelah sekian lama sejumlah posisi strategis diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt), kini masyarakat Riau menaruh harapan besar agar proses seleksi ini menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pelayanan publik.
Kekosongan kursi kepala OPD yang mencapai dua puluh posisi bukanlah hal sepele. Kondisi ini berpotensi memperlambat jalannya roda pembangunan karena banyak keputusan strategis harus menunggu pejabat definitif.
Oleh karena itu, langkah Gubernur Riau Abdul Wahid membuka seleksi terbuka patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen terhadap reformasi birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel.
Namun, proses seleksi ini juga menjadi ujian besar bagi pemerintah daerah. Tantangan terbesar bukan hanya menemukan figur ASN yang kompeten, tetapi memastikan bahwa seleksi berjalan jujur, bebas dari intervensi politik, dan benar-benar menilai kemampuan profesional para kandidat.
DPRD Riau telah mengingatkan agar panitia seleksi bekerja secara netral dan profesional — sebuah pesan yang penting untuk dipegang teguh.
Seleksi terbuka ini juga menjadi cermin wajah birokrasi Riau. Jika prosesnya transparan, objektif, dan akuntabel, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan meningkat.
Sebaliknya, jika sarat kecurigaan atau kepentingan politik, maka hasilnya hanya akan memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
Abdul Wahid sudah menegaskan bahwa jabatan kepala OPD tidak boleh dibiarkan terlalu lama dijabat Plt.
Pernyataan ini mencerminkan kesadaran bahwa organisasi pemerintah memerlukan kepemimpinan yang kuat dan berkelanjutan.
Pejabat definitif yang terpilih haruslah sosok yang memiliki integritas tinggi, visi pembangunan yang jelas, serta kemampuan memimpin tim dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah.
Khususnya di Riau, tantangan pembangunan mencakup sektor energi, lingkungan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Banyak OPD yang berperan vital dalam mewujudkan target pembangunan, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta Bappeda.
Pejabat yang menempati kursi tersebut akan sangat menentukan efektivitas program dan penggunaan anggaran daerah.
Sumber : TribunPekanbaru.com
