SMARTPEKANBARU.COM – Proses seleksi jabatan pejabat eselon II di Pemerintah Provinsi Riau menjadi sorotan. Ada puluhan posisi jabatan masuk dalam lelang jabatan kali ini.
Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Chaidir menilai rombak jabatan tersebut memang sesuatu yang lumrah. Tapi proses lelang jabatan itu harus transparan di tengah era keterbukaan informasi digital saat ini.
“Mesti ada keterbukaan di era media sosial saat ini, walau nantinya ada pro dan kontra,” paparnya kepada Tribunpekanbaru.com.
Menurutnya, satu hal yang patut jadi sorotan pada lelang jabatan kali ini adalah kompetensi dari para peserta lelang jabatan. Mereka yang jadi peserta bukan sekedar kompeten tapi harus punya kesesuaian dengan jabatannya yang diemban nanti.
Rekam jejak dari pejabat yang masuk dalam lelang jabatan tentu harus jadi perhatian. Mereka tersebut tentu punya rekam jejak sebagai tim sukses atau tidak.
“Kita juga bisa melihat dia ada di lingkaran lingkaran dinasti atau lingkaran oligarki,” paparnya.
Chaidir mengingatkan agar dalam lelang jabatan nanti harus menjadikan sisi kompetensi atau SDM sebagai instrumen penting. Bagian penting lainnya yakni prinsip tatakelola yang baik atau good governance.
“good governance adalah tata kelola yang transparan, akuntabel, adil, partisipatif, efektif dan efisien, sehingga menumbuhkan kepercayaan rakyat,” paparnya.
Chaidir menilai dengan penerapan good governance bukan hanya penting untuk mencegah korupsi. Penerapannya sekaligus memperkuat demokrasi dan menjamin pembangunan berkelanjutan.
“Jadi Good governance bukan sekadar aturan dan prosedur, SOP, melainkan jiwa atau ruh dari pemerintahan yang jujur, adil, dan penuh tanggung jawab,” tuturnya.
Sumber : TribunPekanbaru.com
