SMARTPEKANBARU.COM – Pemerintah Kabupaten Siak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Beasiswa Program Keluarga Harapan (PKH) yang selama ini menjadi salah satu pos terbesar dalam bantuan pendidikan daerah. Selain itu juga dilakukan audit internal oleh Inspektorat.
Bupati Siak Afni Z mengatakan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar digunakan sebagaimana mestinya.
“Tugas kami adalah menjaga setiap sen uang rakyat Siak agar tidak disalahgunakan. Program ini baik, tapi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi,” ujar Afni, Senin (6/10/2025).
Afni Z menceritakan, pihaknya sudah menggelar rapat dengan pihak kampus dan mahasiswa. Dalam rapat tersebut, ditemukan sejumlah persoalan terkait mekanisme penyaluran beasiswa PKH. Program ini terbagi dalam dua skema, Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dikirim langsung ke kampus, serta biaya hidup yang dikirim ke rekening mahasiswa.
Afni menjelaskan, beberapa mahasiswa tidak mengetahui bahwa biaya kuliah mereka, termasuk SPP, praktikum, KKN, hingga kebutuhan tambahan seperti tiket perjalanan, visa, bahkan baju almamater dan biaya wisuda, telah ditanggung sepenuhnya melalui APBD Siak.
“Ada penerima yang tidak tahu seluruh biaya kuliahnya sudah dibayarkan rakyat Siak, bahkan sampai Rp192 juta per mahasiswa sampai tamat,” ujarnya.
Selain itu, ditemukan adanya kelebihan bayar pada beberapa kampus mitra. Salah satu kampus mengakui adanya potensi penghematan hingga Rp800 juta jika dilakukan perhitungan ulang.
“Ini menunjukkan ada kelebihan dalam pelaksanaan program. Kalau diakumulasikan dari banyak kampus dan program studi, nilainya bisa mencapai miliaran rupiah,” kata Afni.
Pemkab Siak juga mencatat indikasi program fiktif dalam pengajuan UKT. Beberapa kampus, kata Afni, menagih pembayaran untuk program yang tidak pernah dilaksanakan.
“Ada kegiatan yang diada-adakan dan justru memberatkan APBD. Ini sangat kita sesalkan,” ucapnya.
Temuan lain, ada mahasiswa penerima PKH yang masih ditagih biaya kuliah oleh pihak kampus, padahal UKT mereka sudah dibayarkan pemerintah.
“Ini jelas melanggar perjanjian kerja sama. Mahasiswa penerima tidak boleh lagi dibebankan apa pun,” tegas Afni.
Beasiswa PKH Siak saat ini menghabiskan lebih dari Rp40 miliar dari APBD untuk sekitar 700 mahasiswa penerima. Angka ini jauh lebih besar dibanding alokasi untuk 6.500 mahasiswa berprestasi yang hanya menerima sekitar Rp7,5 miliar.
“Di tengah kondisi keuangan daerah yang defisit dan terlilit utang, kita harus melakukan efisiensi. Banyak daerah lain sudah menghentikan program beasiswa, tetapi Siak masih tetap bertahan. Artinya, kita harus benar-benar memastikan program ini tepat sasaran,” kata Afni.
Ia mengakui, banyak laporan masyarakat yang menyoroti ketidaktepatan data penerima PKH.
“Setiap kunjungan ke kampung, kami menerima keluhan soal data PKH yang tidak valid. Ketimpangan antara penerima PKH dan non-PKH berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial,” ujarnya.M
enurut Afni, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025, jumlah penduduk miskin dan miskin ekstrem di Siak mencapai 195 ribu jiwa dari total 500 ribu jiwa. Jika 10 persen di antaranya adalah usia sekolah, maka sekitar 19.500 anak Siak berpotensi membutuhkan bantuan pendidikan.
“Tentu APBD kita tidak sanggup menanggung semuanya jika sistemnya boros dan tanpa pengawasan,” kata dia.
Afni menyampaikan tiga langkah korektif yang akan dilakukan Pemkab Siak untuk memperbaiki tata kelola beasiswa PKH.
Pertama, seluruh Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab dan kampus akan diubah (addendum) untuk memperkuat pengawasan dan efisiensi penggunaan dana.
“Selama ini program PKH berjalan tanpa melibatkan Inspektorat. Itu kesalahan besar. Saya sudah perintahkan agar Inspektorat dilibatkan langsung dalam pengawasan,” ujarnya.
Kedua, Pemkab akan menata ulang kausul transparansi dan akuntabilitas.
“Tidak boleh lagi ada skema berlebih-lebihan. Semua pihak harus membuka diri terhadap audit dan evaluasi,” tegasnya.
Ketiga, mulai tahun depan, Pemkab Siak hanya akan membayarkan UKT sesuai standar mahasiswa mandiri.
“Kami ingin berlaku adil. Adil bukan berarti semua harus sama, tapi memastikan kesempatan setara bagi anak-anak miskin, yatim, dhuafa, maupun penghafal Al-Qur’an yang selama ini belum tersentuh program PKH,” jelas Afni.
Afni menegaskan, evaluasi ini bukan bentuk penghentian, melainkan penyempurnaan program agar lebih berkeadilan.
“Saya dan Wakil Bupati hanya menjalankan sumpah jabatan di bawah Al-Qur’an untuk menjaga setiap perak uang rakyat Siak,” ucapnya dengan nada tegas.
Ia berharap seluruh pihak, kampus, mahasiswa, dan masyarakat, ikut mengawal proses perbaikan ini.
Sumber : Tribunpekanbaru.com
