SMARTPEKANBARU.COM – Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran terkait mencari solusi pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal itu usai rapat bersama Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan para menteri Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam. Menurut Prasetyo, rapat malam itu tidak membahas utang KCIC secara langsung. Namun isu tersebut sudah menjadi perhatian Presiden.
“Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. (Soal) Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema. Skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (13/10/2025).
Ia menilai, keberadaan Whoosh membantu mobilitas warga dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya. Pemerintah ingin proyek ini berkembang hingga ke Surabaya. “Dan justru kita ingin sebenarnya kan untuk berkembang ya. Tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung. Mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” tuturnya.
Menkeu Tolak Utang Ditanggung APBN Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, anggaran negara tidak akan digunakan untuk menutup utang KCIC. Ia menyebut utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) harus menjadi tanggungan Danantara, lembaga yang kini mengelola seluruh aset BUMN. “Kan KCIC di bawah Danantara ya, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri,” ujar Purbaya di Bogor, Sabtu (11/10/2025).
KCIC merupakan operator KCJB atau Whoosh. Sebanyak 60 persen sahamnya dimiliki empat BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI): PT KAI, PT Jasa Marga Tbk, PT Wijaya Karya, dan PTPN VIII. Purbaya mengusulkan pembayaran utang dilakukan dari dividen BUMN yang dikelola Danantara. “Punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage (utang KCJB) dari situ. Jangan kita lagi,” kata Purbaya. Ia juga menyinggung perubahan mekanisme setoran dividen BUMN yang kini tidak lagi masuk langsung ke kas negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Kan kalau enggak, ya semuanya kita lagi, termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” lanjutnya.
Beban Keuangan KCIC Berat Keuangan KCIC tengah tertekan. Pendapatan dari penjualan tiket Whoosh belum cukup untuk menutup cicilan utang, bunga, dan biaya operasional.
Meski tidak merilis laporan keuangan ke publik, kondisi KCIC dapat dilihat dari laporan PT KAI yang menjadi pemegang saham terbesar di PSBI. Pada laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited), PSBI mencatat rugi Rp 1,625 triliun. Sementara sepanjang 2024, kerugiannya mencapai Rp 4,195 triliun. Dengan kepemilikan 58,53 persen saham di PSBI, KAI menanggung rugi terbesar. Pada semester I-2025, kerugian yang ditanggung KAI mencapai Rp 951,48 miliar. Pada 2024, beban kerugiannya mencapai Rp 2,24 triliun.
Selain KAI, pemegang saham PSBI lainnya adalah Wika (33,36 persen), Jasa Marga (7,08 persen), dan PTPN VIII (1,03 persen). Besarnya beban utang KCIC membuat pemerintah harus mencari skema baru agar proyek strategis nasional ini tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara.
sumber ; kompas.com
