SMARTPEKANBARU.COM – Kita cerita dari sisi untungnya dulu, Proyek Strategis Nasional (PSN) kelanjutan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang berada di Provinsi Riau seperti Jalan Tol Koto Kampar-Pangkalan, Pekanbaru-Rengat, juga Connecting Pekanbaru-Dumai ke Pekanbaru-Kampar.
Efisiensi waktu dan biaya logistik pasti turun. Kalau jalan sudah lancar, arus barang dan orang makin cepat, jadinya ini yang mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
Investasi bakal masuk, lapangan kerja terbuka, dan potensi pariwisata daerah yang dilewati tol itu bisa makin paten. Ini multiplier effect yang gak main-main.
Tapi, kita harus kritis juga soal ruginya atau dampak negatifnya.
Pembangunan tol secara maraton itu pasti butuh pembebasan lahan besar-besaran.
Nah, ini sering kali jadi masalah. Masyarakat yang lahannya kena gusur mesti dapat ganti rugi yang adil dan sesuai.
Jangan sampai harga ganti rugi tidak sepadan sama nilai ekonomi lahan, atau parahnya lagi, prosesnya berlarut-larut.
Ya, walaupun diganti tetap rugi banyak. Ini yang harus jadi perhatian dan tetap dikawal.
Soal Pelabuhan Futong (green dock), ini PSN yang menarik. Karena embel-embel ‘green’ atau ramah lingkungan.
Keberadaan pelabuhan ini jelas meningkatkan kapasitas ekspor-impor Riau, mengurangi ketergantungan ke pelabuhan lain, dan bikin ekonomi daerah makin mandiri.
Konsep green dock harusnya menjamin pembangunan dan operasionalnya mengurangi emisi dan dampak lingkungan.
Misalnya pakai energi terbarukan atau sistem logistik yang efisien. Ini nilai tambah yang luar biasa kalau betul-betul diimplementasikan.
Sisi negatifnya, walaupun pelabuhan ini ada embel-embel green, tetap saja ada potensi dampak lingkungan di area pesisir.
Seperti perubahan pola arus laut, kerusakan ekosistem mangrove, atau pencemaran air.
Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) nya harus tuntas, transparan, dan melibatkan pakar serta masyarakat lokal.
Pengawasan ketat perlu biar janji green itu bukan cuma di kertas. Jangan sampai pembangunan malah merusak sumber mata pencaharian nelayan atau masyarakat pesisir.
Secara makroekonomi, PSN ini bagus untuk menarik investasi asing dan domestik, serta meningkatkan PDRB Riau.
Infrastruktur yang canggih adalah prasyarat dasar untuk jadi daerah maju. Proyek-proyek ini juga menyerap tenaga kerja, minimal selama masa konstruksi.
Tapi, pemerintah daerah wajib memastikan SDM tempatan punya skill yang relevan biar tidak jadi penonton di rumah sendiri.
Pendidikan dan pelatihan vokasi harus digenjot, biar impact positifnya optimal.
Jadi, solusinya, keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat itu kunci utama.
Pemerintah pusat dan daerah harus transparan soal master plan, anggaran, dan mitigasi dampak.
Masyarakat sipil, akademisi, dan media harus aktif mengawasi proses dari pembebasan lahan sampai operasional.
PSN ini adalah peluang emas untuk Riau, tapi harus dikelola dengan tata kelola yang baik (good governance), adil secara sosial, dan bertanggung jawab secara lingkungan. Intinya, proyek lancar, rakyat sejahtera itu. Itu yang jadi harapan.
Sumber : TribunPekanbaru.com
