SMARTPEKANBARU.COM – Sejumlah politikus PDI Perjuangan dinilai berpeluang untuk menjadi sekretaris jenderal PDI-P, antara lain, Andi Widjajanto, Pramono Anung, hingga Bambang Wuryanto.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyebutkan, salah satu sosok yang dinilai berpeluang adalah eks Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto yang menurutnya loyal dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. “Pak Andi juga loyalis Ibu Megawati. Saat ada konflik PDI-P dengan Pak Jokowi, Pak Andi memilih mundur dari jabatan dan berhadap-hadapan dengan Pak Jokowi,” kata Lili kepada Kompas.com, Rabu (13/8/2025).
Lili mengatakan chemistry dengan Megawati merupakan kriteria penting bagi seorang sekjen karena sekjen PDI-P menjadi jembatan antara PDI-P dan pihak lain, termasuk menjadi juru bicara partai.
“Untuk kasus PDI-P, memang tidak mudah mencari Sekjen yang tepat. Sosok itu harus memiliki chemistry dengan Ibu Megawati, tapi juga bisa membangun komunikasi antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati,” ujar Lili.
Dia pun menyebut Andi Widjajanto sebagai figur yang cocok menggantikan Hasto karena memiliki pemikiran ideologis, komunikatif, dan berkarakter tenang.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politica Agung Baskoro memandang ada beberapa nama lain yang berpotensi menjadi sekjen PDI-P seperti Pramono Anung, Ahmad Basarah, Utut Adianto, hingga Bambang Pacul.
“Misal Mas Pram pernah jadi sekjen dan diterima semua faksi di internal – eksternal. Sementara Mas Bas dan Mas Utut juga punya jam terbang dan pas dengan karakter penyeimbang yang dilakonkan PDIP,” kata Agung.
Bagaimana peluang Hasto?
Sementara itu, Lili dan Agung kompak menilai Hasto kemungkinan besar tidak lagi dipilih Megawati untuk menjadi sekjen PDI-P.
Alasannya, latar belakang Hasto yang pernah terjerat kasus korupsi dapat berdampak buruk terhadap citra partai berlambang banteng itu.
“Bukan terkait kapasitas (Hasto), tetapi citra partai akan kurang baik bila diangkat kembali,” kata Lili.
Di samping itu, Agung menilai keputusan Megawati rangkap jabatan sekjen PDI-P adalah strategi transisi.
Menurut dia, kondisi ini memberi ruang bagi Hasto untuk “merelaksasi otot-otot hukum-politiknya” setelah melewati prahara kasus hukum.
Selain itu, kata Agung, keputusan Megawati merangkap sekjen bisa menandakan orientasi politik baru PDI-P yang lebih bersikap penyeimbang ketimbang oposisi.
Langgam ini, lanjutnya, kurang sejalan dengan gaya politik Hasto yang dinilai cenderung “nge-gas”.
“Kecuali Mas Hasto siap bermetamorfosis politik untuk juga ‘nge-rem’,” kata Agung.
Sekjen PDI-P kosong
Kursi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P masih menjadi misteri usai kongres ke-6 partai berlambang banteng moncong putih itu digelar pada awal Agustus 2025 kemarin.
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk sementara merangkap jabatan tersebut, sambil mematangkan pilihan terhadap sosok yang dinilai tepat.
Ketua DPP PDI-P yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani memberi isyarat bahwa nama Sekjen definitif partainnya akan menjadi “kejutan”.
“Ya yang pertama pasti akan ada kejutan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senin (11/8/2025).
Meski demikian, ia enggan mengungkap siapa sosok yang dimaksud maupun kapan pengumumannya.
“Ya kita tunggu saja kejutannya,” ujar Puan.
Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Ribka Tjiptaning meyakini rangkap jabatan tersebut hanya bersifat sementara. Langkah ini, menurutnya, sekaligus memberi kesempatan untuk merehabilitasi nama Hasto.
“Ibu kan orangnya ingin merehabilitasi juga. Hasto tidak terstigma karena korupsi. Itu penting ya. Ini kan pembelajaran politik juga,” kata Ribka.
Dalam kesempatan itu, dia pun menepis kemungkinan Megawati akan merangkap jabatan itu selama lima tahun.
“Enggak lah,” ujar dia menegaskan.
Sumber : Kompas.com
