SMARTPEKANBARU.COM – Sejumlah anggota DPRD Riau dari Komisi III dan pimpinan DPRD Riau, melakukan peninjauan langsung ke Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang untuk melihat kesiapan fasilitas tersebut menghadapi potensi bencana banjir akibat cuaca ekstrem Rabu (10/12/2025). Kunjungan itu dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmidzi dan Ketua Komisi III DPRD Edi Basri, Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, dan sejumlah anggota lainnya.
Abdullah menjelaskan, peninjauan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi mengingat dua bulan ke depan wilayah Riau masih berada dalam status siaga darurat hidrometeorologi sesuai Surat Keputusan Gubernur Riau.
Pihaknya ingin memastikan PLTA memiliki kesiapan memadai dalam mengelola debit air di tengah intensitas hujan yang diperkirakan meningkat.
Menurutnya, sejak rapat sebelumnya bersama DPRD, PLTA Koto Panjang telah mendorong adanya perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pembukaan pintu air spillway.
Salah satu tambahan SOP tersebut adalah mekanisme early release, yakni pelepasan air lebih awal untuk mengurangi potensi luapan saat curah hujan tinggi. SOP ini dinilai penting untuk meredam risiko banjir yang bersumber dari pengelolaan air waduk PLTA.
Abdullah mengungkapkan, mekanisme early release baru akan diterapkan ketika debit air dan curah hujan mencapai level tinggi.
“Saat ini, kondisi waduk masih berada pada batas aman, dengan permukaan air jauh di bawah ambang bahaya, yakni pada level 76 dari batas maksimum 83. Karena itu, SOP tambahan tersebut belum diberlakukan,”ujar Abdullah.
Ia menegaskan, DPRD Riau terus mendorong penerapan penuh mekanisme early release ini melalui forum-forum diskusi, termasuk Focus Group Discussion (FGD) bersama PLTA, Balai Wilayah Sungai (BWS), PLN, dan Kementerian PUPR, sebagaimana yang sudah dilakukan sebelumnya.
“Langkah ini diharapkan menjadi solusi efektif untuk mencegah luapan Sungai Kampar, terutama di wilayah Kampar dan Pelalawan yang selama ini kerap terdampak banjir,”jelas Abdullah.
Selain menjadi tindak lanjut FGD, kunjungan ini juga merespons rapat terbatas yang dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Riau bersama seluruh pemangku kepentingan terkait mitigasi bencana hidrometeorologi.
Seluruh OPD Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan
Pemerintah Provinsi Riau telah menginstruksikan seluruh OPD untuk meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk menyiagakan alat berat di desa-desa yang berpotensi banjir.
“Kesiapan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga pihak swasta yang memiliki infrastruktur strategis seperti PLTA. Koordinasi seluruh pihak dinilai sangat penting agar penanganan banjir dapat dilakukan secara terpadu dan lebih efektif,”tegasnya.
Dalam kesempatan itu juga didiskusikan dengan pihak PLTA Koto Panjang terkait potensi pajak air permukaan dari PLTA Koto Panjang tersebut.
sumber ; tribunpekanbaru.com
