SMARTPEKANBARU.COM – Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Peduli Tani Nelayan (DPD-GPTN) Provinsi Riau periode 2025–2030 resmi dilantik dan langsung mencanangkan serangkaian program strategis untuk memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di daerah. Pelantikan berlangsung di Purwo Farm, Rumbai, Kamis (11/12/2025).
Momentum pelantikan ini tidak hanya menandai dimulainya masa bakti pengurus baru, tetapi juga menjadi tonggak penting bagi GPTN Riau dalam memperluas kolaborasi lintas sektor dan memperkuat peran organisasi dalam pembangunan pertanian yang lebih terarah, modern, dan partisipatif.
Ketua Umum GPTN Pusat, Harmanto SP, menegaskan bahwa GPTN lahir sebagai wadah yang menghubungkan berbagai kepentingan petani dan nelayan dengan program-program pembangunan pemerintah. Menurutnya, organisasi ini merupakan hasil transformasi dari Gerakan Petani Prabowo–Gibran yang diinisiasi Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Desember 2023. Setelah melalui proses administrasi, nama Gerakan Peduli Tani Nelayan (GPTN) mulai dipakai resmi sejak 17 Mei 2020.
Harmanto menjelaskan bahwa salah satu fokus utama GPTN ke depan adalah penguatan konsep food estate partisipatif. Konsep ini diarahkan untuk mengoptimalkan lahan-lahan potensial yang belum tercatat atau belum tergarap maksimal oleh pemerintah pusat. “GPTN hadir untuk memastikan lahan-lahan tersebut dapat didata dengan baik, dikelola secara produktif, dan dikoordinasikan dengan pendekatan yang tepat,” ujarnya.
Ia juga memaparkan bahwa keberhasilan konsep ini sangat dipengaruhi oleh penerapan teknologi pertanian modern. Harmanto mencontohkan program Brigade Pangan Kementerian Pertanian yang memberdayakan generasi muda dalam mengelola ratusan hektare lahan. Menurutnya, pola tersebut dapat direplikasi di berbagai daerah dengan melibatkan masyarakat secara lebih aktif.
Lebih jauh, Harmanto menyoroti persoalan klasik yang masih dialami petani di Indonesia, yaitu lemahnya manajemen usaha tani. Banyak petani, katanya, masih bekerja tanpa dukungan manajemen profesional sehingga harus menangani seluruh proses mulai dari produksi hingga pemasaran. “Sudah saatnya pola ini berubah. Petani harus didukung akses pembiayaan, pemasaran terpadu, serta teknologi yang memudahkan kerja mereka,” tegasnya.
GPTN saat ini juga ikut dilibatkan dalam program verifikasi penerima bantuan modal tanpa bunga—kebijakan baru pemerintah yang sedang dipersiapkan untuk memperkuat permodalan petani. Pelibatan GPTN diharapkan dapat memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Selain itu, Harmanto menilai Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam sektor perkebunan, khususnya komoditas kelapa. Ia menyebut tingginya permintaan pasar internasional, terutama dari Tiongkok yang mulai beralih menggunakan santan sebagai pengganti susu, membuka peluang ekspor besar bagi petani. “Menanam lima pohon kelapa saja sudah bisa menghasilkan pendapatan. Saat ini harga kelapa juga meningkat dari Rp4.000 menjadi Rp6.000–Rp8.000 berkat permintaan ekspor yang stabil,” jelasnya. Riau sendiri pernah menjadi salah satu provinsi dengan populasi kelapa terbesar di Indonesia.
Ketua GPTN Riau, Erfan Effendi, menyampaikan bahwa pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sektor strategis—pertanian, perkebunan, dan perikanan—ke dalam satu gerakan besar agar pembangunan pangan daerah dapat berlangsung lebih efektif. “Kami yakin Riau masih menyimpan banyak potensi yang bisa dioptimalkan. Selama lima tahun ke depan, kami akan menyiapkan program unggulan yang dilakukan secara kolaboratif,” ujarnya.
Dengan dilantiknya kepengurusan baru ini, GPTN Riau menegaskan komitmennya untuk menjadi motor penggerak pembangunan pangan berbasis partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor di Provinsi Riau.
About the Author
