SMARTPEKANBARU.COM – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan bahwa sejumlah negara telah menegaskan niat mereka untuk mengirimkan pasukan sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza. Pasukan ini, bersamaan dengan inisiatif Board of Peace, merupakan elemen dari rencana perdamaian Gaza yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan telah disetujui oleh Dewan Keamanan PBB pada bulan November 2025.
Indonesia menjadi negara pertama yang secara terbuka menyatakan kesediaan untuk mengirimkan pasukan ke Gaza. Pemerintah Indonesia menekankan bahwa personel yang dikerahkan akan tetap di bawah otoritas Indonesia dan akan melaksanakan misi kemanusiaan, bukan operasi militer.
Pernyataan komitmen ini disampaikan dalam forum Dewan Perdamaian yang diadakan oleh Presiden Trump di Washington DC, pada hari Kamis (19/2/2026).
Selain Indonesia, negara-negara lain yang juga menyatakan kesediaan untuk mengirimkan personel meliputi Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. Di sisi lain, Mesir dan Yordania mengungkapkan rencana mereka untuk berpartisipasi melalui pelatihan untuk aparat kepolisian.
Indonesia Tempati Posisi Wakil Komandan
Jenderal Angkatan Darat AS, Jasper Jeffers, yang telah ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Stabilisasi Gaza, mengungkapkan bahwa kontingen dari Indonesia akan mengisi posisi sebagai Wakil Komandan dalam misi ini, menurut laporan dari Al Jazeera, Jumat (20/2/2026). Ia menambahkan bahwa langkah ini diharapkan mampu berkontribusi dalam menciptakan stabilitas serta keamanan di Gaza.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang hadir dalam pertemuan itu, menyampaikan bahwa Indonesia siap mengirim hingga 8.000 personel untuk mendukung upaya mencapai perdamaian di Palestina yang masih mengalami kekacauan.
Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, menginformasikan bahwa negara tersebut akan mengirimkan pasukan dalam jumlah yang masih akan ditentukan, termasuk unit medis. Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, menyatakan bahwa Maroko siap untuk mengerahkan petugas kepolisian, sementara Albania juga menunjukkan komitmennya untuk mengirimkan pasukan.
Indonesia Tegaskan Mandat Kemanusiaan
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pengiriman pasukan dilakukan dengan tujuan kemanusiaan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa kontribusi Indonesia akan difokuskan pada perlindungan bagi warga sipil, bantuan kemanusiaan, layanan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kemampuan Kepolisian Palestina.
Kementerian Luar Negeri juga menjelaskan bahwa personel Indonesia tidak akan terlibat dalam misi tempur atau konfrontasi langsung dengan kelompok bersenjata. Pernyataan ini disampaikan setelah adanya pertanyaan dari Amnesty International mengenai peranan Indonesia dalam misi stabilisasi di Gaza.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia telah melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, di New York menjelang pertemuan Dewan Perdamaian.
Berbeda Dari Misi Penjaga Perdamaian PBB
Pasukan stabilisasi yang ada di Gaza memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan misi penjaga perdamaian yang diciptakan oleh lembaga multinasional seperti PBB atau Uni Afrika. Sebagai perbandingan, di Lebanon terdapat lebih dari 10.000 anggota dari 47 negara yang tergabung dalam United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL), yang didirikan pada tahun 1978. Indonesia, bersamaan dengan Italia, merupakan salah satu negara yang memberikan kontribusi paling signifikan dalam misi ini.
Namun, UNIFIL telah beberapa kali menjadi target serangan dalam kondisi gencatan senjata yang masih rentan di antara Israel dan Hizbullah.
Keterlibatan Indonesia dalam Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza menambah catatan partisipasi aktif Indonesia dalam berbagai misi internasional, dengan fokus pada pendekatan kemanusiaan dan dukungan terhadap penerapan hukum internasional.
Sumber: TribunPekanbaru.com
About the Author
