SMARTPEKANBARU.COM – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Selly Andriany Gantina, mendesak pemerintah agar memberikan perlindungan maksimal sekaligus mempercepat proses pemulangan puluhan ribu jemaah umrah Indonesia yang saat ini masih berada di Tanah Suci.
Desakan tersebut muncul setelah terjadi gangguan penerbangan internasional akibat eskalasi konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Selly menegaskan, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keselamatan warganya dalam kondisi apa pun, termasuk para jemaah umrah yang kini menghadapi ketidakpastian.
“Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk jemaah umrah, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam aspek keselamatan, kepastian layanan, serta kepastian kepulangan. Prinsip perlindungan negara terhadap warga negara di luar negeri merupakan mandat konstitusi yang tidak boleh dikompromikan oleh situasi apa pun,” kata Selly kepada Tribunnews.com di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Ia menyebutkan, lebih dari 58.000 jemaah umrah Indonesia saat ini belum dapat kembali ke Tanah Air sesuai jadwal. Kondisi tersebut dipicu oleh penutupan sejumlah ruang udara dan pembatalan penerbangan internasional akibat meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Menurut Selly, situasi ini membuat ribuan WNI berada dalam posisi rentan, baik dari sisi keamanan maupun logistik selama menunggu kepastian kepulangan. Meski Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh telah mengeluarkan imbauan resmi dan menyatakan terus memantau perkembangan, Selly menilai langkah tersebut belum memadai. Ia menegaskan, imbauan administratif harus segera diikuti tindakan konkret di lapangan.
“Kehadiran negara tidak boleh berhenti pada imbauan administratif. Negara harus memastikan adanya skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu. Jemaah tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian akibat dinamika global yang berada di luar kendali mereka,” ujar Selly.
Selly menekankan sedikitnya tiga aspek strategis yang perlu diperkuat. Pertama, penguatan sistem perlindungan jemaah sebagai bagian dari perlindungan warga negara.
“Negara harus memiliki protokol krisis yang terstruktur, termasuk skema pemulangan alternatif, perlindungan logistik, serta kepastian layanan selama jamaah terdampak situasi darurat,” tegasnya.
Kedua, penguatan akuntabilitas penyelenggara perjalanan ibadah umrah agar memiliki kesiapan manajemen krisis dan memastikan jemaah tidak menanggung beban akibat risiko global.
Ketiga, peningkatan koordinasi lintas kementerian dan perwakilan Indonesia di luar negeri guna memastikan respons berjalan cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan warga negara.
“Situasi ini menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik global. Oleh karena itu, negara harus memiliki sistem perlindungan yang kuat, adaptif, dan mampu memberikan kepastian perlindungan bagi warga negara dalam situasi krisis,” ucapnya.
Selly juga mendorong pemerintah agar menyampaikan perkembangan situasi secara transparan dan berkala kepada publik serta keluarga jemaah, sehingga kejelasan informasi terjaga dan kecemasan dapat diminimalkan.
“Negara tidak boleh absen ketika rakyatnya berada dalam situasi rentan. Keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi, dan negara wajib memastikan setiap jemaah dapat kembali ke tanah air dengan aman, bermartabat, dan dengan kepastian yang jelas,” imbuhnya.
Diketahui, Israel melancarkan serangan ke Teheran, Iran, pada Sabtu (28/2/2026) pagi. Pemerintah Israel kemudian menutup wilayah udaranya dan menetapkan status darurat nasional. Mengutip laporan The Guardian, penutupan ruang udara dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan balasan Iran berupa pengiriman drone atau rudal.
Juru bicara militer Israel menyebut serangan tersebut sebagai langkah pendahuluan untuk menyingkirkan ancaman terhadap negaranya. Sementara itu, media Iran mengonfirmasi Ayatollah Ali Khamenei telah meninggal dunia. Kantor berita semi-resmi pemerintah Iran menyatakan Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam tersebut gugur dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel.
Sumber: Tribunnews.com
