SMARTPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto melakukan audiensi strategis dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni beserta jajaran di Jakarta guna membahas percepatan pembangunan di Provinsi Riau. Pertemuan ini difokuskan pada penyelesaian persoalan kawasan hutan dan optimalisasi potensi ekonomi daerah, Selasa (21/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Plt Gubri SF Hariyanto memaparkan tiga poin utama yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Riau saat ini. Ketiga isu tersebut meliputi progres penertiban kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), implementasi program nilai ekonomi karbon untuk mendongkrak perekonomian daerah, serta penyelesaian pembangunan jalan lintas Dumai-Sinaboi, Senin (20/4/2026).
Terkait penanganan TNTN, SF Hariyanto menginformasikan bahwa pemerintah daerah membutuhkan dukungan pusat dalam penyediaan lahan pengganti bagi masyarakat yang akan direlokasi. Langkah awal telah diambil Pemprov Riau dengan mengusulkan penyediaan lahan pengganti kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari solusi relokasi yang komprehensif bagi warga yang terdampak.
“Kami mengingatkan terkait kekurangan lahan pengganti bagi masyarakat yang akan direlokasi dari TNTN. Kami juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah banyak menunjukkan itikad baik dengan menyerahkan sertifikat untuk proses relokasi ini,” ujar SF Hariyanto.
Merespons hal tersebut, pihak Kementerian Kehutanan berencana menggelar rapat koordinasi tingkat nasional bersama Kejaksaan Agung, Kementerian Pertahanan, dan lembaga terkait lainnya. Pertemuan lintas sektoral ini diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret terkait ketersediaan lahan pengganti agar proses penataan kawasan TNTN dapat berjalan lancar tanpa merugikan hak-hak masyarakat.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Plt Gubri turut didampingi oleh sejumlah pejabat teras Pemprov Riau, di antaranya Plt Kepala DLHK Riau M Job Kurniawan, Kepala Bappeda Purnama, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Mardoni Akrom. Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek infrastruktur dan perlindungan lingkungan di Bumi Lancang Kuning.
Sumber: Media Center Riau
