SMARTPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai pilar utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar Selasa (28/4/2026), fokus pembangunan tidak hanya terpaku pada perbaikan jalan, namun juga mencakup penyediaan air bersih dan pengendalian banjir yang lebih terarah.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa penguatan infrastruktur adalah kunci untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing daerah. Tanpa konektivitas yang mumpuni, potensi ekonomi besar di Riau tidak akan bisa dinikmati secara optimal oleh masyarakat.
“Infrastruktur menjadi fondasi utama. Tanpa konektivitas yang baik, potensi ekonomi daerah tidak akan berkembang optimal. Konektivitas yang baik akan membuka akses dan pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota,” ujar Syahrial Abdi.
Sejumlah proyek jalan strategis yang diprioritaskan untuk tahun 2027 meliputi ruas jalan Dalu-Dalu – Mahato – Simpang Manggala, jalur Panipahan – Teluk Piyai hingga batas Sumatera Utara, serta rute vital Dumai – Lubuk Gaung – Batu Teritip – Sinaboi hingga Bagansiapiapi. Proyek ini dinilai sangat vital karena menghubungkan sentra produksi dengan pelabuhan dan kawasan distribusi utama.
Selain akses jalan, Pemprov Riau juga menaruh perhatian besar pada infrastruktur dasar, yaitu:
- Penyediaan Air Bersih: Melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional yang melayani wilayah Dumai, Rokan Hilir, dan Bengkalis.
- Pengendalian Banjir: Khususnya di wilayah perkotaan seperti Pekanbaru yang akan ditangani secara terintegrasi antara pembangunan fisik dan pengelolaan lingkungan.
- Akses Wilayah Pesisir: Penguatan konektivitas di kawasan Kepulauan Meranti dan koridor ekonomi pesisir lainnya.
Syahrial memaparkan bahwa pada tahun 2025, ekonomi Riau tumbuh sebesar 4,79 persen berkat kontribusi sektor industri dan pertanian. Dengan infrastruktur yang lebih baik di tahun 2027, diharapkan angka pertumbuhan ini terus meningkat.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi dan sinergi visi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pusat agar hasilnya benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat dan mengurangi kesenjangan antarwilayah,” tutup Syahrial.
Sumber: Media Center Riau
