SMARTPEKANBARU.COM – Pemerintah Provinsi Riau memperkuat sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, perbankan, dan dunia pendidikan untuk memperluas akses layanan keuangan bagi pelajar. Penguatan kolaborasi tersebut mengemuka dalam Puncak Hari Indonesia Menabung dan Puncak Bulan Literasi Keuangan Tahun 2026 di Ballroom Kantor OJK Provinsi Riau, Kamis (20/8/2026).
Program satu rekening satu pelajar dinilai membutuhkan keterlibatan lintas sektor karena perluasan akses keuangan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi. Pemerintah daerah mendorong seluruh pihak mengambil peran sesuai kewenangan agar kepemilikan rekening pelajar di Riau semakin merata.
Dalam sambutannya, Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau, M Job Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada OJK Provinsi Riau dan seluruh pihak yang selama ini mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah.
Menurutnya, kolaborasi melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menjadi salah satu kekuatan penting dalam mempercepat perluasan layanan keuangan bagi masyarakat, termasuk pelajar.
“Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri dalam mempercepat akses keuangan masyarakat. Kita membutuhkan energi bersama antara OJK, Bank Indonesia, perbankan, dunia pendidikan, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh perbankan, baik bank pemerintah, bank daerah maupun bank swasta, untuk mengambil bagian dalam memperluas kepemilikan rekening pelajar. Menurutnya, seluruh pihak perlu mengedepankan tujuan bersama sehingga tidak ada persaingan yang justru menghambat perluasan akses layanan keuangan bagi pelajar.
“Silakan seluruh perbankan mengambil bagian sesuai kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan pelajar yang belum memiliki rekening dapat segera terlayani,” katanya.
Selain keterlibatan perbankan, M Job juga mendorong penguatan koordinasi antara sekolah, dinas pendidikan, yayasan, dan perbankan. Menurutnya, koordinasi tersebut diperlukan untuk menghasilkan pemetaan yang jelas mengenai pelajar yang belum memiliki rekening sehingga upaya perluasan dapat dilakukan secara lebih terarah.
Ia menilai, kepemilikan rekening sejak usia sekolah tidak hanya menjadi pintu masuk bagi pelajar untuk mengenal layanan keuangan, tetapi juga menjadi sarana membangun kebiasaan menabung dan mengelola keuangan secara bertanggung jawab.
Sementara itu, Plt Kepala OJK Provinsi Riau, Mohammad Fredly Nasution menyampaikan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah dan industri perbankan menjadi kunci dalam memperluas program inklusi keuangan.
Menurutnya, keberhasilan gerakan menabung sangat bergantung pada kemampuan seluruh pihak membangun ekosistem keuangan yang mudah diakses sekaligus dipahami oleh masyarakat.
“Kami terus mendorong kerja sama dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, industri perbankan, guru dan orang tua. Kolaborasi tersebut diperlukan agar edukasi dan akses keuangan dapat berjalan secara bersamaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, OJK juga mendorong sekolah menjadi ruang edukasi keuangan bagi pelajar. Dengan demikian, kebiasaan menabung dan kemampuan mengelola keuangan tidak hanya diperoleh melalui kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari proses pendidikan sehari-hari.
“Kami berharap budaya menabung dapat tumbuh di lingkungan sekolah dan keluarga. Semakin sering pelajar mendapatkan edukasi, semakin kuat pula pemahaman mereka dalam mengelola keuangan secara sehat,” pungkasnya.
Sumber: mediacenter.riau.go.id
