SMARTPEKANBARU.COM – Pemerintah Provinsi Riau mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Upaya tersebut turut dibahas dalam audiensi Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, bersama Direktur Utama PT Patala Unggul Gesang (PUG), Nazir Foead, di Ruang Kerja Sekda Provinsi Riau, Rabu (28/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas keterkaitan program remediasi dengan visi Green For Riau, termasuk upaya memperbaiki tata kelola kehutanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Syahrial Abdi menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk dunia usaha yang beroperasi di sekitar kawasan hutan. Keselarasan program perusahaan dengan arah pembangunan daerah dinilai penting agar perlindungan lingkungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Green For Riau membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk perusahaan dan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Kita ingin pembangunan daerah tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat perlu diperkuat agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, inisiatif pembangunan diharapkan tidak hanya mendukung pelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Nazir Foead menyampaikan bahwa program remediasi memiliki keterkaitan dengan upaya memperbaiki tata kelola kehutanan dan menyelesaikan persoalan sosial. Menurutnya, mekanisme tersebut memungkinkan perusahaan bertanggung jawab atas perbaikan yang berkaitan dengan persoalan masa lalu tanpa membebankan seluruh biaya kepada pemerintah.
“Kami melihat adanya sinergi antara program remediasi dan visi Green For Riau, terutama dalam hal tata kelola, kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, dan penyelesaian persoalan sosial. Program ini dibiayai oleh perusahaan yang melakukan kesalahan pada masa lalu sehingga tidak seluruh beban perbaikannya ditanggung pemerintah,” jelasnya.
Nazir menambahkan, pihaknya berencana menggelar dialog lanjutan pada 17 November mendatang di Pekanbaru untuk menyampaikan perkembangan program remediasi yang telah diuji coba selama hampir dua tahun.
Dalam dialog tersebut, masyarakat akan menjadi pembicara utama untuk menyampaikan pengalaman dan proses penyelesaian yang telah dijalani bersama perusahaan, dengan dukungan pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh adat Melayu.
“Kami ingin melihat bagaimana kesepakatan yang telah dibangun dapat menjadi langkah nyata untuk memperbaiki persoalan dan mendorong hubungan yang lebih baik ke depan,” pungkasnya.
Sumber: mediacenter.riau.go.id
About the Author
