SMARTPEKANBARU.COM- Pemerintah Provinsi Riau bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar entry meeting evaluasi program ketahanan pangan tahun 2024–2025 sebagai langkah memperkuat sistem pangan di daerah. Pertemuan ini menjadi titik awal untuk mengevaluasi capaian sekaligus menyusun strategi yang lebih responsif terhadap tantangan ketahanan pangan di tingkat lokal.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Riau pada Selasa (22/7/2025) ini diikuti oleh OPD terkait, perwakilan BPKP Perwakilan Riau, serta tim teknis dari kabupaten/kota. Forum ini juga menjadi media koordinasi awal untuk memastikan program berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Langkah ini mencerminkan komitmen Pemprov Riau dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Sekaligus mendorong perencanaan kebijakan pangan berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat.
Dalam sambutannya, Asisten III Setdaprov Riau, Elly Wardhani, yang mewakili Gubernur Riau, mengatakan bahwa ketahanan pangan adalah isu strategis yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, evaluasi bersama BPKP menjadi krusial dalam memastikan program benar-benar memberikan dampak nyata.
Ia menambahkan bahwa tantangan ketahanan pangan tidak hanya pada produksi, tapi juga distribusi, fluktuasi harga, perubahan iklim, hingga pola konsumsi masyarakat. Pendekatan kebijakan harus lintas sektor dan responsif terhadap dinamika yang berkembang.
“Melalui kolaborasi dengan BPKP, kami berharap ada masukan konstruktif untuk memperkuat intervensi kebijakan, termasuk sistem informasi pangan, pemberdayaan petani dan nelayan, serta infrastruktur distribusi,” ujar Elly. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah agar kebijakan tidak hanya baik di atas kertas, tapi tepat guna di lapangan.
Sementara itu, Ketua BPKP Perwakilan Riau, Supriyadi, menyampaikan bahwa fungsi evaluasi diperlukan untuk memastikan program ketahanan pangan berjalan akuntabel dan berdampak nyata. “Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, tapi memastikan perencanaan hingga pelaksanaan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” ungkapnya.
Ia menyebut evaluasi akan menyeluruh, mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga monitoring dan pelaporan. “Setiap rupiah yang dialokasikan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam ketersediaan, keterjangkauan, maupun keberlanjutan sistem pangan daerah,” tutupnya.
Sumber: Mediacenter.riau.go.id
