SMARTPEKANBARU.COM – Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, menyebut tunjangan perumahan anggota dewan sebesar Rp50 juta per bulan sudah diperhitungkan dengan baik.
Pernyataan itu disampaikan Pasha saat dimintai tanggapan terkait kritik masyarakat mengenai besarnya tunjangan perumahan anggota DPR RI.
“Semua ini sudah dihitung dengan baik. Kita kan ada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sekjen (Sekretaris Jenderal) DPR, kira-kira begitu, apa sih kebutuhan DPR?” ujar Pasha saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Pasha mengatakan, dalam menentukan besaran tunjangan perumahan, DPR RI telah melakukan perhitungan dengan berbagai mekanisme.
Tidak semua anggota dewan, kata Pasha, berasal dari Jakarta.
Di antara mereka terdapat anggota yang berasal dari pelosok Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, Papua, Aceh, dan lainnya.
“Apa sih kebutuhan DPR? Bagaimana dengan keuangan pemerintah? Cocok apa enggak? Sampai ke soal dan lain-lain kan kira-kira begitu,” kata Pasha.
Mengenai anggapan bahwa besaran tunjangan itu terlalu besar dan menyia-nyiakan uang rakyat, menurutnya, tidak bisa dibicarakan di tempat terbuka secara bebas.
Menurutnya, persoalan itu mesti dibahas dengan cara duduk bersama.
“Ada masyarakat yang menganggap kok seolah-olah berlebihan, misalnya, kok seolah-olah ini buang-buang uang rakyat, misalnya, ya ini kan kita tidak bisa bicarakan di meja yang bebas. Ini harus kita dudukkan bersama,” tutur Pasha.
Tunjangan rumah karena tak dapat rumah dinas
Sebagai informasi, anggota DPR RI 2024-2029 tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas dari negara.
Fasilitas itu diganti dengan uang dinas sebesar Rp50 juta, yang memperhitungkan rata-rata harga sewa rumah di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.
Besarnya tunjangan perumahan itu membuat pendapatan anggota Dewan meningkat hingga sekitar Rp100 juta.
Pemberian tunjangan itu kemudian dikritik publik karena dinilai terlalu besar, sementara tidak sedikit masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi.
Sumber : Kompas.com
