SMARTPEKANBAU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mencermati persoalan tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Melalui rapat yang digelar pada Rabu (8/10/2025) di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Pemprov Riau membahas kelanjutan nasib para pegawai Non-ASN dan Non-Database bersama Aliansi Honorer Non-ASN.
Rapat dipimpin langsung oleh Asisten III Setdaprov Riau, M Job Kurniawan, dan dihadiri oleh para Sekretaris dan Kasubag Kepegawaian dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau.
M Job Kurniawan mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi Aliansi Honorer Non-Database BKN, yang sebelumnya juga telah bertemu dengan Gubernur Riau dan Sekretaris Daerah.
“Hari ini kita merespon keluhan Aliansi Honorer Non-Database BKN, baik yang tidak lulus CPNS maupun PPPK. Mereka mempertanyakan bagaimana nasib ke depannya,” ujar Job.
Untuk mendapatkan gambaran yang utuh, Pemprov memberi waktu dua hari, hingga Jumat (10/10/2025), kepada seluruh OPD untuk menginventarisasi jumlah dan data lengkap pegawai honorer Non-Database.
“Kami ingin melihat kondisi secara detail di masing-masing OPD. Sebab jumlah dan persoalannya beragam, ada yang TMS (tidak memenuhi syarat) dan lainnya,” tambah Job.
Data yang dihimpun nantinya akan dijadikan dasar bagi Pemprov Riau untuk memperjuangkan nasib para honorer tersebut ke pemerintah pusat.
Terutama bagi mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun, namun hingga kini belum memiliki kejelasan status karena tidak masuk dalam sistem BKN.
“Mereka ini sudah lama bekerja, tetapi tidak masuk database. Sehingga ketika ada peluang, tentu akan kami perjuangkan. Namun perjuangan itu butuh data yang valid dan rinci,” jelasnya.
Dari hasil diskusi, terdapat tiga kategori honorer yang akan diidentifikasi. Yakni honorer Non-Database yang tidak lulus PPPK, honorer Non-Database yang tidak lulus CPNS dan guru bantu yang selama ini ditugaskan di sekolah-sekolah negeri.
Mengenai kategori terakhir, Job menegaskan bahwa Guru Bantu yang bertugas di sekolah negeri adalah pihak yang layak diperjuangkan.
Pasalnya, jika penempatan mereka di sekolah negeri diakui sejak awal, kemungkinan mereka kini telah diangkat sebagai ASN.
Menanggapi pertanyaan apakah para honorer Non-Database ini akan dirumahkan, Job menegaskan bahwa hingga kini belum ada kebijakan tersebut.
Bahkan, sebagian dari mereka masih aktif bekerja sebagai tenaga kebersihan (cleaning service) dan tenaga keamanan.
“Selama belum ada kebijakan nasional yang jelas, kami tidak bisa merumahkan. Tapi kami tetap akan perjuangkan mereka sesuai aturan yang ada. Jika pusat membuka peluang, tentu akan kami usulkan dan tampung semuanya,” katanya.
Sumber : Tribun Pekanbaru
