SMARTPEKANBARU.COM – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu. Visi tersebut akan dituangkan secara konkret dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029. Syahrial menjelaskan, RPJMD Riau 2025-2029 menempatkan isu lingkungan hidup sebagai satu di antara fokus utama pembangunan. Dia menyebutkan, Pemprov Riau masih menghadapi tantangan besar akibat menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Tekanan terhadap lahan, hutan, dan sumber daya alam (SDA) masih menjadi persoalan kompleks yang perlu ditangani secara menyeluruh.
Data menunjukkan bahwa tutupan hutan di Provinsi Riau saat ini tersisa sekitar 4,9 juta hektar (ha) dari total luas wilayah 8,9 juta ha. “Angka ini memperlihatkan betapa pentingnya kita menjaga keberlanjutan fungsi ekologis hutan dan kawasan konservasi,” ujar Syahrial melansir mediacenter.riau.go.id, Selasa (11/11/2025). Dia mengatakan itu saat membuka konsultasi publik ke-II penyusunan rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati (RIP-KH) dan profil taman keanekaragaman hayati daerah Provinsi Riau Tahun 2025 di Hotel Bono Pekanbaru, Selasa.
Selain penurunan tutupan hutan, kualitas lingkungan hidup Riau juga masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan data 2024, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Riau tercatat sebesar 65,32. Syahrial menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 70,00 pada akhir periode RPJMD 2029. “Kualitas lingkungan hidup juga masih perlu ditingkatkan. IKLH Provinsi Riau pada 2024 tercatat 65,32, dengan target peningkatan menjadi 70,00 pada 2029,” ujarnya.
Sementara itu, lanjut Syahrial, Indeks Ekonomi Hijau berada di angka 56,71 dan ditargetkan mencapai 65,00 pada akhir periode RPJMD. Menurut Syahrial, target tersebut hanya dapat dicapai melalui pendekatan terpadu lintas sektor. Pemprov Riau perlu memperkuat koordinasi antara perencanaan tata ruang, konservasi SDA, dan pembangunan ekonomi rendah emisi.
Lebih lanjut, Syahrial mengatakan, konsultasi publik tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam memastikan arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan SDA sejalan dengan visi pembangunan daerah lima tahun ke depan.
“Alhamdulillah, kita dapat hadir bersama dalam konsultasi publik ke-II penyusunan RIP-KH dan Profil Taman Kehati Daerah Provinsi Riau Tahun 2025,” ujarnya. Syahrial menambahkan, RIP-KH merupakan dokumen strategis yang menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pengelolaan keanekaragaman hayati. Dokumen tersebut juga menjadi acuan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian SDA.
Syahrial menegaskan, konsultasi publik ini merupakan bagian dari proses penajaman substansi RIP-KH dan Profil Taman Kehati Daerah. “Dengan demikian, hasil forum ini diharapkan mampu memperkuat arah kebijakan lingkungan hidup Provinsi Riau agar lebih sinkron dengan kebijakan nasional dalam kerangka pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau,” jelasnya.
sumber ; kompas.com
