SMARTPEKANBARU – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tak mempermasalahkan peringatan Bank Dunia (World Bank) terkait semakin melebarnya defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diprediksi akan naik secara bertahap hingga 2027 mendatang. Defisit pada 2027 diperkirakan akan melebar hingga 2,9 persen. Menurut Purbaya, laporan tersebut adalah hal yang wajar sebagai lembaga multinasional yang turut memperhatikan kondisi ekonomi negara di dunia.
“Suka-suka dia, dia prediksi boleh, nggak juga gapapa. Tapi kan selama ini juga sering peleset,” kata Purbaya saat Konferensi Pers APBN KiTa edisi Desember pada Kamis (18/12/2025).
Kata Purbaya, terkait melebarnya defisit APBN tergantung pada kinerja otoritas fiskal dalam mengoptimalkan keuangan dan penerimaan negara ke depan.
Bahkan, Purbaya percaya jika, dengan adanya perbaikan yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), ia yakin penerimaan semakin meningkat.
“Bea Cukai kan sudah saya tunjukkan bahwa kita sudah menerapkan AI di lapangan dan harusnya ke depan akan membaik terus. Dari perbaikan AI saja kita bisa dapat Rp 1 triliun minimal. Nanti kita akan perbaiki lagi yang lain-lain, harusnya kebocoran dari Bea Cukai akan berkurang dengan signifikan,” lanjut Purbaya.
Ia percaya defisit akan dapat terkendali meskipun Bank Dunia (World Bank) memprediksi defisit APBN akan melebar. Saat ini, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 November 2025 mencatat posisi defisit mencapai Rp 560,3 triliun atau 2,35 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, yakni Rp 479,7 triliun, atau 2,02 persen dari PDB per 31 Oktober 2025. Purbaya menuturkan angka defisit ini jauh lebih rendah dari batas APBN 2025, sebesar 2,78 persen.
Sebelumnya, laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025, Bank Dunia memproyeksikan defisit APBN untuk 2025 dan 2026 masih berada di angka 2,8 persen.
Pada 2027, defisit diperkirakan melebar ke angka 2,9 persen, meski angka tersebut masih dalam ambang batas aman sesuai patokan yang ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara sebesar 3 persen.
Sumber : Kompas.com
