SMARTPEKANBARU.COM – Raja Juli Antoni menghadapi gelombang kritik dan desakan mundur sebagai Menteri Kehutanan (Menhut) setelah banjir dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Menurut data terbaru BNPB per Jumat (5/12/2025) sore, 867 orang meninggal dunia, sementara 10.500 rumah dan ratusan fasilitas umum rusak, termasuk 25 fasilitas kesehatan, 185 rumah ibadah, 115 gedung kantor, dan 295 jembatan.
Ajakan Taubat Nasuha dari Cak Imin
Kritik juga datang dari sesama menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Ia mengajak Raja Juli melakukan taubat nasuha pasca bencana banjir bandang dan longsor.
Ajakan itu turut ditujukan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol. Menurut Cak Imin, ia telah menyurati ketiganya.
“Pada kesempatan ini, saya mengajak semua pihak untuk mari bersama-sama bahu-membahu, memperbaiki. Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy, dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah,” ujarnya, Senin (1/12/2025).
“Bahasa NU-nya taubatan nasuha,” sambungnya. Ia juga menilai bencana yang terjadi adalah akibat kelalaian manusia.
“Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri,” ucapnya.
Raja Juli kemudian mengungkapkan bahwa Cak Imin telah menghubunginya untuk meminta maaf.
“Alhamdulillah saya sudah mendapat WA dari Pak Gus Imin (Cak Imin). Beliau mengatakan minta maaf kepada saya, mengatakan bukan itu maksudnya,” kata Raja Juli, Kamis (4/12/2025).
“Beliau secara gentle meminta maaf, dan saya menerima permintaan maaf tersebut karena memang bukan itu maksud beliau,” lanjutnya.
Ia menegaskan pentingnya kekompakan antarkementerian.
“Sebagai sesama menteri saya katakan kita harus kompak. Tak boleh lagi ada pernyataan-pernyataan yang justru saling mendiskreditkan kementerian lain,” ujarnya.
“Ini penting, semuanya anak buah Pak Prabowo. Tidak bisa mengeluarkan pernyataan yang justru mengganggu stabilitas kita.”
“Sekali lagi saya apresiasi Gus Imin yang menyampaikan maaf dengan pernyataan keliru ketika itu,” tutupnya.
Anggota Komisi IV DPR Minta Raja Juli Mundur: “Pak Menteri Nggak Paham Kehutanan”
Desakan mundur juga datang dari anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Usman Husin, dalam rapat kerja Kamis.
Ia menilai Raja Juli tidak memahami persoalan hutan dan seharusnya menyetop semua izin pelepasan kawasan hutan di Sumatra pasca bencana.
“Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatra, seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri bukan Pak Menteri melempar ke yang terdahulu,” kata Usman.
Ia mendesak Raja Juli mundur.
“Sehingga mohon izin teman-teman Komisi IV, saya keras karena saya paling hatinya kasih sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” tegasnya.
Tanggapan Raja Juli dan Pembelaan dari PSI
Menanggapi desakan mundur, Raja Juli Antoni memilih untuk menyerahkan seluruh keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Saya yakin ya, namanya kekuasaan itu milik Allah dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujarnya.
Ia menyebut kritik publik adalah ekspresi masyarakat dan menegaskan fokusnya adalah bekerja.
“Jadi monggo, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden,” pungkasnya.
Sementara itu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pun ikut buka suara.
Ketua DPW PSI Riau, Kelmi Amri, mengatakan bahwa pergantian menteri adalah hak prerogatif presiden.
“Presiden yang punya hak prerogatif terkait itu,” ujar Kelmi.
Menurutnya, desakan agar Raja Juli mundur tidak boleh dipaksakan menjadi opini publik tanpa dasar dan harus memperhatikan data secara objektif.
Ia juga mengapresiasi penjelasan terbuka Raja Juli dalam RDP Komisi IV.
“Kita apresiasi kepada Raja Juli karena beliau bertanggung jawab. Di hadapan DPR Komisi IV beliau sudah paparkan kondisi yang terjadi,” jelas Kelmi.
Kelmi berharap polemik tidak mengalihkan fokus dari upaya penyelamatan lingkungan, penegakan hukum, dan percepatan penanganan dampak bencana.
sumber ; tribunpekanbaru.com
About the Author
