SMARTPEKANBARU.COM – Memasuki musim hujan yang diperkirakan berlangsung hingga Januari 2026, sejumlah daerah di Riau mulai meningkatkan kewaspadaan.
Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) bahkan sudah lebih dulu menetapkan status siaga darurat Bencana Hidrometeorologi.
Sementara Indragiri Hilir (Inhil) dan Kampar tengah membahas langkah serupa.
Di balik keputusan itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau rupanya telah lebih dulu menyelesaikan pemetaan wilayah rawan banjir dan longsor di 12 kabupaten/kota.
Langkah ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan mitigasi menghadapi curah hujan tinggi.
Kepala BPBD Riau, M Edy Afrizal, menegaskan bahwa upaya antisipasi dilakukan sejak awal, termasuk melalui surat edaran resmi kepada seluruh bupati dan wali kota terkait potensi cuaca ekstrem.
“Kami sudah memetakan daerah rawan banjir dan longsor di kabupaten/kota se-Riau. Musim hujan sudah mulai, dan diperkirakan berlangsung sampai Januari 2026,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).
Menurut Edy, informasi pemetaan tersebut bukan sekadar laporan, tetapi menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk bergerak cepat sebelum bencana terjadi.
“Dengan begitu, mereka bisa mengambil langkah antisipasi dan meningkatkan kesiapsiagaan, sehingga risiko maupun dampaknya bisa ditekan,” ujarnya.
Hingga kini, SK siaga darurat untuk tingkat Provinsi Riau masih dalam proses harmonisasi. Namun Edy menegaskan bahwa koordinasi dengan kabupaten/kota tetap berjalan agar setiap daerah memiliki rencana respons yang jelas ketika kondisi memburuk.
Plt Gubernur Riau Instruksikan Siaga
Sebelumnya melalui surat resmi bertanggal 25 November 2025, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan menyikapi intensitas hujan tinggi, potensi banjir, longsor, hingga gelombang pasang.
Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI pada 17 November 2025 dan surat edaran Kementerian Dalam Negeri.
Arahan ini sekaligus memperkuat hasil rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana antara provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan secara virtual pada 18 November 2025.
“Kita harus memastikan seluruh langkah mitigasi dilakukan secara cepat, terukur, dan menyeluruh di seluruh kabupaten/kota,” kata SF Hariyanto.
Dalam surat yang sama, SF Hariyanto menekankan 13 instruksi utama yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Instruksi tersebut meliputi pemetaan wilayah rawan, kesiapan jalur evakuasi, penyiapan posko, hingga pengecekan dana darurat.
Pertama, seluruh daerah diminta segera memperbarui data risiko bencana berdasarkan kajian terbaru. Lampiran dokumen memuat daftar lengkap desa dan kelurahan rawan banjir serta longsor di 12 kabupaten/kota, mulai dari Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Pekanbaru, Dumai, Siak, Bengkalis, Kuansing, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, hingga Rokan Hilir.
Peta lokasi kejadian banjir dan longsor sepanjang 2025 yang ditampilkan pada halaman akhir dokumen dijadikan acuan penanganan cepat.Kedua, pemerintah kabupaten/kota diminta memastikan kesiapsiagaan masyarakat. “Pastikan edukasi, peringatan dini, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian dalam kondisi siap digunakan,” tulis SF Hariyanto.
Instruksi lainnya meliputi optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung operasi lapangan, memastikan normalisasi sungai dan drainase, hingga memperbaiki tebing rawan longsor.
Pemerintah daerah juga diminta mengaktifkan posko bencana yang melibatkan TNI, Polri, Basarnas, relawan, serta unsur masyarakat lainnya. Kegiatan apel dan kesiapsiagaan pun diminta dipublikasikan untuk meningkatkan kewaspadaan warga.
“Jika terjadi bencana, daerah diwajibkan melakukan penanganan cepat, mulai dari pertolongan pertama, pendataan kerugian, hingga pemenuhan kebutuhan dasar. “Segera laporkan kondisi wilayah kepada Mendagri melalui gubernur,” tegasnya.
Desa dan kelurahan yang masuk kategori rawan bencana di antaranya yaitu Indragiri Hilir: Limau Kapas, Sekara, Lubuk Besar, Kuala Keritang, Sungai Bela, Simpang Tiga, dan lainnya.
Pekanbaru: Tangkerang Labuai, Tangkerang Utara, Maharatu, Bencah Lesung, serta beberapa titik di Marpoyan Damai dan Tenayan Raya.
Dumai: Bintan, Sukajadi, Bumi Ayu, dan Tanjung Penyembal.
Rokan Hilir: Bagan Hulu, Bagan Timur, Sedinginan, Rantau Kopar, Labuhan Papan, Jumrah, hingga Bukit Selamat.
Kepulauan Meranti: Selatpanjang, Renak Dangun, Teluk Ketapang, Tanjung Medang, Sendaur, Tanjung Padang, dan puluhan desa lainnya.
Secara keseluruhan, data tersebut tersusun dalam 11 halaman berikut peta visual wilayah rawan banjir dan longsor tahun 2025.
Melalui instruksi resmi ini, SF Hariyanto menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrem. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi agar seluruh langkah mitigasi berjalan serentak dan terarah.
Dengan kewaspadaan dini, perencanaan matang, dan kerja bersama seluruh elemen daerah, Pemprov Riau berharap risiko bencana dapat ditekan dan keselamatan warga tetap terjaga selama puncak musim hujan.
“Segera tindak lanjuti dan laksanakan langkah-langkah strategis dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi,” katanya.
sumber ; tribunpekanbaru.com
About the Author
