SMARTPEKANBARU – Board of Advisors Prasasti Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 harus ditopang oleh kebijakan prioritas di sektor pangan, gizi, perumahan, kesehatan, serta reformasi fiskal dan penegakan hukum.
Menurut Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi ini, kombinasi kebijakan tersebut menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berkualitas, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Dengan kebijakan yang tepat, ekonomi Indonesia bukan hanya tumbuh, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas hidup rakyat,” ujar Hashim dalam dialog Prasasti Luncheon Talk 2026 bertajuk “Sektor dan Kebijakan Prioritas yang Menjadi Tantangan dan Peluang Pertumbuhan Indonesia di Tahun 2026”, Kamis (15/1/2026), dikutip dalam keterangannya, Senin (19/1/2026).
Di sektor sosial, Hashim menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah menjangkau 55 juta penerima, ditambah sekitar 4 juta ibu hamil. Program tersebut, menurutnya, berangkat dari temuan tingginya angka stunting akibat malnutrisi, bukan karena kelaparan.
“Program MBG sudah dicetuskan Prabowo sejak tahun 2006 silam, jauh sebelum Gerindra lahir. Ide itu bertolak dari keprihatinan tentang fenomena stunting yang disebabkan malnutrisi balita dan ibu hamil,” ujar Hashim.
Ia menegaskan, program MBG bersifat sukarela dan memiliki efek berganda (multiplier effect) yang besar hingga ke pedesaan. Target distribusinya mencakup 82 juta butir telur, ayam, serta buah-buahan.
“Jadi tujuannya bukan hanya soal sosial dan peningkatan kualitas hidup generasi mendatang, juga dapat menggerakkan sektor riil sehingga memacu pertumbuhan,” katanya.
Selain MBG, pemerintah juga menjalankan Program Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga paling miskin serta pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk mengatasi sekitar 27 juta rumah tidak layak huni di wilayah pedesaan.
Menurut Hashim, sektor perumahan memiliki keterkaitan dengan sekitar 185 mata rantai industri, sehingga berpotensi besar menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita bisa belajar dari China yang berhasil tumbuh dengan sangat menakjubkan dalam beberapa dekade berkat pembangunan besar-besaran untuk menyediakan hunian layak untuk warganya,” ujar Ketua Satgas Perumahan ini. Di sektor pangan, Hashim menyebut Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan dalam waktu satu tahun melalui program intensifikasi. Salah satu langkah yang diambil adalah memangkas harga pupuk hingga 20 persen tanpa merugikan produsen.
Ia menilai, hambatan utama swasembada pangan selama puluhan tahun terletak pada birokrasi distribusi pupuk yang berbelit-belit.
Sementara itu, di bidang fiskal, Hashim menekankan pentingnya reformasi perpajakan dan penegakan hukum. Ia menyoroti potensi kebocoran pajak di sektor e-commerce, di mana kontribusi pajak dinilai tidak sebanding dengan nilai transaksi yang dihasilkan.
“Tanpa menaikkan tarif pajak, dengan efisiensi aparat dan kebijakan yang tepat, saya optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen,” kata Hashim.
Hashim menyebut bahwa pemerintah saat ini mencatat cukup banyak capaian, namun kerap tertutup oleh derasnya serangan di media sosial. Ia menilai, sebagian kritik yang beredar bukanlah kritik murni, melainkan kampanye terorganisasi yang memanfaatkan bot, avatar, hingga kecerdasan buatan untuk mendiskreditkan pemerintah.
“Ada laman dibaca 5.000 orang, tapi komentarnya 20.000. Ini tidak masuk akal,” kata adik Presiden Prabowo ini. Ia juga mencontohkan tudingan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menguasai hampir seluruh lahan sawit di Indonesia sebagai informasi bohong yang sengaja digulirkan untuk membentuk persepsi negatif.
Lebih lanjut, Hashim memaparkan sejumlah capaian yang dinilainya berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah terwujudnya komplek haji Indonesia di Makkah, yang berlokasi dekat Masjidil Haram. Proyek ini, kata dia, telah direncanakan sejak era 1950-an dan baru terealisasi setelah Presiden Prabowo melakukan lobi langsung dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman.
Sumber : Kompas.com
About the Author
