SMARTPEKANBARU.COM — Dinamika internal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau kian memanas seiring belum adanya kepastian terkait jadwal Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) 2026. Kondisi ini memicu desakan keras dari tokoh senior sekaligus pembina olahraga Riau, Ahmad Marcos, yang meminta Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau segera mengintervensi guna mempercepat suksesi kepemimpinan demi menyelamatkan program pembinaan atlet yang kini berada di titik nadir.
Ahmad Marcos menilai, berlarut-larutnya proses pemilihan Ketua KONI Riau telah menciptakan ketidakpastian administratif yang berdampak langsung pada operasional cabang olahraga (cabor). Ia menegaskan bahwa konflik kepentingan dalam proses penjaringan tidak boleh mengorbankan nasib pelatih dan atlet yang merupakan ujung tombak prestasi daerah.
“Sudahlah, cabor sudah menderita. Kapan lagi waktunya pembinaan dilakukan? Kita jangan hanya sibuk dengan lobi dukungan demi jabatan. Fokuslah pada bagaimana olahraga Riau ini bisa maju,” tegas Marcos dalam pernyataannya, menyikapi sengkarut verifikasi calon yang kini berujung pada laporan ke KONI Pusat.
Lebih lanjut, Marcos yang telah berkiprah di KONI Riau sejak 1989 ini mengimbau seluruh elemen, mulai dari KONI Kabupaten/Kota hingga Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), untuk mengedepankan profesionalisme. Ia menyayangkan birokrasi pemilihan yang berliku-liku, sementara hak-hak dasar atlet, termasuk kepastian bonus PON Aceh-Sumut 2024 yang dijanjikan cair pada tahun anggaran 2026, masih terkatung-katung.
“Harusnya pengurus KONI mendorong realisasi bonus tersebut, bukan malah terjebak dalam urusan personal. Plt Gubernur Riau harus melihat langsung penderitaan para atlet yang telah mengharumkan nama daerah,” tambah Marcos. Ia menuntut agar semua pihak bersikap gentleman dan membiarkan mekanisme Musorprov menjadi penentu akhir secara transparan.
Sejauh ini, Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) telah mengumumkan dua nama calon yang lolos verifikasi, yakni Edi Basri dan Iskandar Hoesin, dengan rencana pelaksanaan Musorprov pada 7-8 Maret 2026. Namun, agenda tersebut masih dibayangi polemik prosedural setelah Ketua TPP, Khairul Fahmi, menilai adanya langkah non-prosedural dalam pengumuman tersebut.Situasi ini menempatkan masa depan prestasi olahraga Riau dalam pertaruhan besar, menanti ketegasan pemerintah daerah untuk memulihkan stabilitas organisasi.
Sumber : Tribun Pekanbaru
About the Author
