Oleh: RHR Dodi Sarjana
Kabar baru dari kota tercinta Pekanbaru. Kota Bertuah ini diberitakan sedang bersiap menggabungkan puluhan sekolah. Dinas Pendidikan menyebut ada rencana merger beberapa SD dan SMP negeri karena sepi peminat.
Di lapangan, ada beberapa SDN yang sudah berhenti menerima siswa baru. Kelasnya tinggal kelas 3 sampai 6, menunggu waktu sampai benar-benar kosong.
Ironisnya, proses penggabungan itu sendiri masih menggantung. Alasannya sederhana dan menyakitkan, yakni menunggu pelantikan kepala sekolah definitif.
Bagaimana mungkin kita hendak menutup sebuah sekolah, sementara kita belum punya orang yang ditunjuk untuk memimpinnya?
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal sendiri, seperti diberitakan GoRiau.com, mengakui, kalau sekarang dipaksa merger, lalu mau dikemanakan kepala sekolahnya.
Kalimat itu telanjang. Ia menunjukkan bahwa sekolah kita diurus seperti mengurus mutasi ASN, bukan mengurus masa depan anak.
Pertanyaannya bukan kenapa sekolah harus digabung. Pertanyaannya adalah kenapa sekolah bisa sampai ditinggalkan.
Jawabannya ada di trotoar jemputan anak sekolah dan di grup WhatsApp orang tua.
Di kota seperti Pekanbaru, sekolah tidak lagi dipilih karena dekat dengan rumah. Sekolah dipilih karena “nama”. Orang tua berbondong-bondong ke sekolah yang dianggap favorit, meski jaraknya harus ditempuh 30 menit dengan kemacetan.
Akibatnya, sekolah yang berdiri berdampingan di satu kecamatan bisa bernasib sangat berbeda. Yang satu penuh sesak, yang satu lagi pintunya hampir digembok.
Kita masih membangun sekolah dengan peta tahun 1990-an, padahal demografi kota sudah lari jauh ke depan.
Lalu ada persoalan birokrasi yang membuat semua jadi lambat.
Saat ini ada puluhan sekolah dipimpin pelaksana tugas. Ada kepala sekolah yang pensiun, ada yang menunggu hasil assessment sejak Februari. Pelantikan tertunda karena harus menunggu ujian nasional, penerimaan siswa baru, lalu muncul lagi wacana merger.
Semuanya menumpuk di meja Baperjakat dan menunggu tanda tangan terakhir dari wali kota.
Di tengah itu, anak-anak tetap masuk kelas setiap pagi. Guru tetap mengajar. Hanya saja, tidak ada nahkoda definitif yang bisa membuat keputusan besar.
Alasan resmi merger adalah efisiensi. Dengan menggabung, biaya operasional bisa ditekan dan guru tidak lagi kekurangan jam mengajar.
Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru juga berharap, setelah merger jangan sampai ada sekolah yang benar-benar hilang. Namanya boleh pindah, tetapi bangunannya harus dihadirkan ke tempat yang lebih membutuhkan. Itu usulan yang waras.
Tapi efisiensi tanpa arah akan melahirkan luka baru.
Guru-guru dari sekolah yang dimerger nasibnya menggantung. Tidak mungkin satu sekolah punya dua kepala sekolah. Gedung yang ditinggalkan akan jadi beban listrik dan perawatan.
Kalau kita hanya memindahkan papan nama lalu pulang, maka lima tahun lagi kita akan menghadapi masalah yang sama, hanya dengan alamat yang berbeda.
Sebenarnya ini bukan salah sekolahnya. Ini salah cara kita memandang pendidikan selama ini.
Kita masih percaya pada logika satu RW satu SD. Kita masih mengukur keberhasilan dari jumlah gedung, bukan dari kualitas ruang kelas.
Kita berlomba membangun sekolah baru, padahal sekolah yang ada di radius satu kilometer sudah setengah kosong.
Kementerian sudah diajak bicara soal wacana ini, tetapi konsultasi saja tidak cukup.
Lalu harus bagaimana?
Pertama, percepat kepemimpinan.
Jangan jadikan anak-anak sandera administrasi. Satu kepala sekolah bisa memimpin beberapa sekolah dalam satu klaster selama masa transisi. Itu lebih baik daripada membiarkan sekolah tanpa arah.
Kedua, jangan buru-buru menjual atau mengosongkan aset.
Gedung SDN yang sudah tidak menerima siswa baru bisa dialihfungsikan. Jadikan pusat kegiatan belajar masyarakat, PAUD, atau rumah literasi.
Pemko sudah mengusulkan 76 sekolah untuk direvitalisasi. Itu momentum untuk mengubah fungsi, bukan hanya mengecat ulang tembok.
Ketiga, hentikan mitos sekolah favorit dengan cara yang paling dasar: putar guru terbaik dan dana secara adil.
Zonasi tidak akan jalan kalau kualitasnya timpang.
Orang tua tidak bodoh. Mereka pindah karena mereka melihat hasilnya.
Kalau SDN di Jalan Mangga punya guru dan program yang sama bagusnya dengan sekolah di pusat kota, orang tua akan kembali.
Terakhir, kita butuh keberanian untuk tidak membangun lagi.
Audit kebutuhan harus jadi kitab. Kalau dalam radius tertentu daya tampung masih lebih dari cukup, maka stop.
Alihkan anggaran ke pelatihan guru, ke buku, ke laboratorium.
Merger bukan aib. Mengakui bahwa kita salah hitung itu justru jujur.
Yang berbahaya adalah kalau setelah digabung, kelasnya tetap sepi, gurunya tetap lelah, dan anak-anak tetap tidak bisa membaca dengan lancar.
Pekanbaru tidak kekurangan sekolah.
Pekanbaru kekurangan kepercayaan.
Dan kepercayaan itu tidak bisa dimutasi. Ia harus dibangun, satu kelas demi satu kelas
About the Author
