SMARTPEKANBARU.COM – Potensi meningkatnya jumlah pendatang baru ke Kota Pekanbaru setelah perayaan Idulfitri diperkirakan akan kembali terjadi dan bahkan terbuka cukup lebar. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan arus urbanisasi secara umum, tetapi juga mencakup kemungkinan bertambahnya jumlah gelandangan dan pengemis (gepeng) baru di wilayah tersebut.
Situasi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Kondisi tersebut diharapkan dapat segera diantisipasi oleh Pemko Pekanbaru melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dengan langkah-langkah yang terencana dan terukur.
Kalangan legislatif di Gedung Payung Sekaki DPRD Pekanbaru turut menyoroti hal ini dan meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan strategi khusus. Upaya ini dianggap penting guna menjaga stabilitas sosial, keseimbangan ekonomi, serta ketertiban umum di ibu kota Provinsi Riau tersebut, terutama pasca momen Lebaran yang identik dengan mobilitas masyarakat tinggi.
Anggota DPRD Pekanbaru Doni Saputra SH MH mengungkapkan bahwa arus urbanisasi setelah Idulfitri merupakan fenomena tahunan yang terus berulang. Banyak masyarakat dari berbagai daerah datang ke Kota Pekanbaru dengan harapan mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang lebih layak.
Namun demikian, tidak sedikit di antara mereka yang datang tanpa memiliki keterampilan memadai maupun jaringan kerja yang mendukung.
“Tapi sayangnya, banyak di antaranya datang tanpa skil dan koneksi yang mumpuni. Sehingga beberapa di antaranya terpaksa serabutan, dan sebagian jadi gepeng. Tentu ini menjadi persoalan baru,” sebut Doni Saputra kepada Tribunpekanbaru.com, Senin (23/3/2026).
Ia juga menambahkan bahwa setiap tahun setelah Idulfitri, Kota Pekanbaru secara konsisten menjadi tujuan utama para pendatang dari berbagai wilayah. Fenomena ini sebenarnya sudah menjadi pengetahuan umum di tengah masyarakat.
Namun, menurutnya, lemahnya pengawasan dari pihak Pemko selama ini membuat kota tersebut tetap menjadi daya tarik bagi para pencari peruntungan, tanpa diimbangi dengan kesiapan sistem pengendalian yang optimal.
“Tahun ini kita minta, Pemko harus memiliki strategi yang jelas, agar tidak terjadi penumpukan penduduk. Pastinya mereka berpotensi menimbulkan masalah sosial,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa peningkatan jumlah penduduk secara tidak terkendali dapat memicu berbagai persoalan sosial baru jika tidak dikelola dengan baik sejak awal.
Lebih lanjut, politisi senior dari PAN tersebut menegaskan pentingnya pendataan yang akurat terhadap setiap pendatang yang masuk ke Kota Pekanbaru.
Pendataan ini mencakup identitas diri, tujuan kedatangan, hingga keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Proses ini dinilai dapat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, hingga aparat kelurahan agar data yang diperoleh lebih komprehensif dan terintegrasi.
Dengan adanya pendataan yang sistematis, pemerintah daerah diharapkan mampu mengarahkan para pendatang agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada di Kota Pekanbaru.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar dilakukan razia terpadu yang melibatkan instansi terkait seperti Disdukcapil dan Satpol PP, terutama di titik-titik strategis pintu masuk kota seperti terminal dan pelabuhan.
“Jika perlu, gelar razia yang melibatkan aparat terkait, seperti Disdukcapil serta Satpol PP. Titiknya, di pintu masuk kota seperti terminal dan pelabuhan,” sarannya lagi.
Tidak hanya itu, Doni Saputra juga mendorong OPD terkait untuk memperkuat kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya bagi calon pendatang yang berencana datang ke Pekanbaru. Sosialisasi ini penting agar mereka memahami kondisi riil lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga tidak datang dengan ekspektasi yang tidak sesuai.
“Itu tadi, jangan sampai mereka datang tanpa keterampilan, sehingga akhirnya menambah angka pengangguran dan kemiskinan. Makanya ini harus diantisipasi serius,” tegasnya.
Dengan memperkuat berbagai langkah pengendalian urbanisasi, seperti pelaksanaan operasi yustisi, peningkatan layanan administrasi kependudukan, serta pengawasan yang lebih ketat, diharapkan lonjakan pendatang pasca Idulfitri dapat dikelola secara lebih efektif.
Upaya ini menjadi krusial agar tidak terjadi peningkatan angka pengangguran maupun bertambahnya jumlah gepeng setiap tahunnya. Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi tersebut berpotensi memicu berbagai bentuk gangguan sosial, termasuk meningkatnya risiko tindak kejahatan di Kota Pekanbaru.
Sumber: TribunPekanbaru.com
About the Author
