SMARTPEKANBARU.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Islam Riau melaksanakan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Riau pada Selasa (28/4/2026) sore.
Kehadiran mereka dalam aksi tersebut bertujuan untuk menyuarakan berbagai aspirasi yang berkaitan dengan penegakan hukum serta sejumlah persoalan sosial yang masih dirasakan oleh masyarakat.
Aksi ini menjadi bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi hukum dan keadilan yang dinilai belum sepenuhnya berjalan optimal. Setibanya di lokasi, massa aksi berkumpul di depan pagar DPRD Riau dengan membawa spanduk dan poster yang berisi berbagai tuntutan.
Secara bergantian, para mahasiswa menyampaikan orasi di depan gerbang kantor dewan, menyerukan agar para wakil rakyat bersedia mendengarkan langsung aspirasi yang mereka sampaikan. Suasana aksi berlangsung dinamis namun tetap terkendali, dengan mahasiswa berusaha menyampaikan pesan secara tegas dan terstruktur.
Koordinator lapangan aksi, Fauzan Satria Ramadhan, menjelaskan bahwa salah satu isu utama yang diangkat dalam aksi tersebut adalah tuntutan keadilan bagi aktivis Andri Yunus. Ia menegaskan bahwa kasus penyiraman air keras yang dialami Andri Yunus harus terus dikawal hingga mencapai penyelesaian yang adil dan transparan.
Menurutnya, perhatian publik sangat penting agar proses hukum tidak berjalan secara tertutup atau menyimpang dari prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi. Ia juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, persidangan terhadap pelaku penyiraman air keras tersebut akan segera dimulai di pengadilan militer.
Oleh karena itu, mahasiswa mendesak agar seluruh proses hukum berlangsung secara terbuka, profesional, dan bebas dari intervensi pihak mana pun yang berpotensi memengaruhi jalannya persidangan.
“Penegakan hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan. Jangan sampai ada campur tangan pihak tertentu yang bisa mencederai proses persidangan,” ujar Fauzan dalam orasinya.
Selain menyoroti kasus tersebut, para mahasiswa turut mengkritisi program MBG yang dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. Mereka menilai bahwa implementasi program tersebut masih belum merata dan cenderung lebih menguntungkan kelompok tertentu, khususnya kalangan elite.
Kritik ini disampaikan sebagai bentuk dorongan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang telah dijalankan. Dalam orasi yang disampaikan, massa aksi juga menekankan bahwa masih banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi di berbagai sektor kehidupan.
Kondisi ini menjadi alasan kuat bagi mahasiswa untuk meminta pemerintah agar memastikan setiap program yang dirancang benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat konkret bagi rakyat kecil, bukan sekadar kebijakan formal tanpa dampak signifikan.
Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung dengan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat keamanan guna menjaga situasi tetap kondusif. Mahasiswa berharap agar ada perwakilan anggota DPRD Riau yang bersedia menemui mereka secara langsung untuk menerima aspirasi yang disampaikan. Selain itu, mereka juga menginginkan adanya tindak lanjut nyata dari pihak legislatif terhadap berbagai tuntutan yang telah disuarakan dalam aksi tersebut.
Sumber: TribunPekanbaru.com
